Selasa, 09/11/2021 15:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal wacana Marsekal Hadi Tjahjanto akan maju menjadi pembantu presiden atau masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menurut dia, soal masuk atau tidaknya Hadi Tjahjanto adalah kewenangan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). DPR dalam posisi tidak mencampuri kewenangan tersebut.
“Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kita di DPR tidak akan ikut campur,” terang Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).
Ketua Harian DPP Gerindra ini yakin, Presiden Jokowi lebih tahu soal kapasitas Hadi, dalam hal ini diperlukan atau tidak.
DPR Minta Jepang Ajarkan Smart Farming ke Petani Muda Indonesia
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
“Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden,” demikian Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dinilai akan meramaikan bursa reshuffle kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko.
"Mungkin juga ada KSP, karena kalau kita lihat spot ini memang disiapkan sebagai suatu lingkaran terdekat Pak Jokowi untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan penting dalam pemerintahan," kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam program Sapa Indonesia Pagi di salah satu TV nasional, Senin (8/11).
Ia menilai, apabila diploting untuk menggantikan menteri koordinator, posisi itu amat susah untuk tergantikan. Pertama, ada Menko Polhukam Mahfud MD; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK: Muhadjir Effendy; dan Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan.
"Kalau kita lihat di posisi menko saya lihat sudah tidak bisa digeser. Saya kira itu formasi yang sudah cukup pas, agak susah digeser," ujarnya.