Pemerintah Perlu Sensitif Tangkap Kegelisahan Soal WNA Ilegal

Rabu, 30/11/2016 14:09 WIB

Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk lebih sensitif dalam menangkap kegelisahan publik terkait keberadaan Warga Negara Asing (WNA) ilegal yang kian menjamur di tanah air.

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar Mengatakan, kebijakan pemerintah cenderung permisif terhadap keberadaan WNA di Indonesia.

‎"Pemerintah perlu sensitif dalam menangkap kegelisahan publik mengenai keberadaan WNA ilegal dan tidak terlatih akhir-akhir ini," kata Rofi, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/11).‎

Menurutnya, jika keberadaan WNA ilegal tidak segera diantisipasi secara cepat oleh pemerintah, maka akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sebab, kebijakan pemerintah di bawah tampuk kepemimpinan Jokowi mengkhawatirkan. Sebab, menimbulkan banyak keresahan dan kerentanan sosial.

"Jelas ini perlahan-lahan akan mengganggu kedaulatan negara,” tegas Angota Komisi VII DPR itu.

‎Sebagaimana diketahui, sejumlah insentif dari pemerintah diberikan ke WNA. Alasannya meningkatkan investasi. Antara lain kemudahan kepemilikan penuh  saham dalam berbagai bisnis, kemudahan memiliki property dan kemudahan usaha.

Tak hanya itu, kebijakan bebas visa bagi 169 negara dapat berpotensi adanya celah terjadinya persoalan di tengah masyarakat. Sebab, tidak semua negara dari 169 negara tersebut potensial bagi Indonesia.

"Kesan terburu-buru dan tanpa perhitungan matang, nampak sekali. Isu WNA akhir-akhir ini menjadi krusial dan mengundang berbagai macam masalah. Dan itu telah terjadi di beberapa daerah," tegasnya.

TERKINI

Cara Berdoa dalam Islam: Mulai dari Adab, Bacaan, hingga Waktu Terbaik Tata Cara Sholat Taubat: Lengkap dengan Niat dan Doanya 8 Hewan yang Menjadi Mangsa Favorit Harimau Cara Mengurus Jenazah: Mulai dari Memandikan hingga Pemakaman