Rabu, 20/10/2021 12:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah akan terus mendorong terwujudnya harga eceran tertinggi (HET) garam rakyat, karena pemerintah berkomitmen mewujudkan kesejahteraan petani garam lokal.
Penegasan itu, disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) DR. Moeldoko, dalam Rapat Koordinasi Prakondisi HET Minimum Garam Rakyat bersama kementerian/lembaga terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, sebagaimana siaran pers, yang diterima Rabu (20/10).
“Kita harus mencari keseimbangan antara garam impor dan garam produksi lokal, karena kalau bukan kita yang memikirkan nasib para petani garam, siapa lagi?” kata Moeldoko.
Berdasarkan informasi Kantor Staf Presiden, harga garam di tingkat petani masih belum menunjukkan kenaikan. Bahkan, petani garam di Cirebon, Jawa Barat, beberapa waktu lalu melaporkan langsung kepada Moeldoko bahwa harga garam sempat berada di bawah Rp400 per kg.
Kini Bertubuh Langsing, Kelly Osbourne Bantah Pakai Ozempic
Tiffany Haddish Kesengsem dengan Keseksian Henry Cavill
Harapan Gencatan Senjata Menipis, Biden Bertemu Raja Yordania
Para petani mengeluhkan kebijakan impor garam yang mengakibatkan harga garam rakyat anjlok. Oleh karena itu, petani garam meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang membantu menjaga kestabilan harga melalui HET.
“Harga garam sampai saat ini tidak memberikan kepastian dan keuntungan bagi para petani. Petani garam sama dengan petani lainnya, mereka selalu diombang-ambingkan harga,” kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan bahwa KSP bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga lainnya telah melakukan koordinasi untuk mengatur tata niaga garam.
Dia berharap ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga karena garam akan diimpor industri atau produsen sehingga mencegah terjadinya impor berlebihan yang dapat menghancurkan pasar dan berdampak pada petani garam.