Langgar AD/ART, DPP Golkar Berpotensi Kena Sanksi

Senin, 28/11/2016 09:06 WIB

Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar dinilai telah melanggar AD/ART partai terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov).

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf mengatakan, UU Partai Politik mengatur bahwa hal-hal yang menyangkut tentang fungsi kepartaian seperti membuat program, penentuan jabatan itu diatur masing-masing partai dalam AD/ART.

"Makanya AD/ART juga harus dipatuhi sebagaimana halnya UU Parpol itu sendiri. Jadi ketika ada pelanggaran maka tentunya harus ada sanksi kepada pihak yang melanggarnya," kata Asep, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (28/11).

Untuk itu, kata Asep, pelanggaran aturan partai ada katergorinya yaitu ringan, sedang dan berat. Tentu sanksi juga yang diberikan akan sangat tergantung pada jenis pelanggaran itu sendiri. Menurutnya, jika pelanggaran itu menguntungkan pihak lain diluar partai dan justru merugikan partai, maka sanksi terberat pun bisa dikenakan.

"Kalau untuk pelanggaran AD/ART itu biasanya minimal masuk ke pelanggaran sedang atau berat. Ini sangat tergantung pada motifnya. Kalau ada motif pengkhianatan partai misalnya lebih mementingkan kepentingan partai lain maka ini termasuk pelanggaran berat dan sanksinya bisa dipecat bukan hanya dari jabatannya tapi juga dari keanggotaan partai," tegasnya.

TERKINI

Kemenkum RI Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK Filep: Perlu Audit Participating Interest 10% SKK Migas dan BP Tangguh Anggota DPR Pertanyakan Anggaran 83.980 Posbankum Desa/Kelurahan Taliban Buka Pintu Investasi untuk AS di Sektor Tambang