Presiden Jokowi Bilang, Moratorium UN Jika Diperlukan

Sabtu, 26/11/2016 06:32 WIB

Makassar - Pengajuan moratorium atau penangguhan Ujian Nasional (UN) pada 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy kepada Presiden Joko Widodo, masih perlu proses. "Masih proses, belum diratakan, belum," ujarnya.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo usai sosialisasi Program Amnesti Pajak Tahap II di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin malam. "Tapi tentu saja harus ada rapat terbatas dulu yang nantinya akan kita putuskan," katanya.

Dikatakan Presiden Jokowi,  moratorium itu kalau memang diperlukan dalam rangka peningkatan standar-standar kualitas pendidikan maka akan dilakukan. "Saya belum tahu laporannya seperti apa, datanya seperti apa," kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) pada 2017. "Sudah tuntas kajiannya, dan kami rencana (UN) dimoratorium. Sudah diajukan ke Presiden dan menunggu persetujuan Presiden," kata Muhadjir pada Kamis (24/11).

Menurut Muhadjir,  karena pada saat ini UN berfungsi untuk pemetaan dan tidak menentukan kelulusan peserta didik. Kemendikbud ingin mengembalikan evaluasi pembelajaran siswa menjadi hak dan wewenang guru, baik secara pribadi maupun kolektif.

"Negara cukup mengawasi dan membuat regulasi supaya standar nasional benar-benar diterapkan di masing-masing sekolah," kata Muhadjir.

TERKINI

Mengenal Sisi Unik dari Lucid Dream yang Jarang Diketahui Kemendikdasmen Tekankan Sekolah Mesti Jadi Ruang Aman dan Nyaman Lebanon Upayakan Gencatan Senjata Permanen dengan Israel Ilmuwan Temukan Tanaman Terus Naik ke Puncak Himalaya, Ini Penyebabnya