Jum'at, 01/10/2021 07:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota parlemen Tunisia menyatakan penolakan mereka terhadap tindakan luar biasa yang diambil oleh Presiden Kais Saied, menyerukan dimulainya kembali pekerjaan parlemen untuk keluar dari krisis yang dihadapi negara tersebut.
Para deputi menyerukan rapat umum dan untuk melanjutkan pekerjaan parlemen untuk memulai pemilihan legislatif baru. Mereka menganggap bahwa semua tindakan luar biasa adalah batal, dan tidak lain adalah dasar dari kediktatoran individu.
Saied telah memegang kekuasaan hampir total sejak 25 Juli ketika dia memecat perdana menteri, menangguhkan parlemen dan mengambil alih otoritas eksekutif dengan alasan keadaan darurat nasional.
73 deputi meminta Saied untuk mundur dari langkah-langkah luar biasa, kembali ke konstitusi, dan untuk melakukan dialog antara semua aktor politik dan masyarakat.
Jaksa Selidiki Peretasan Telepon Anggota Parlemen Oposisi Polandia saat Partainya Masih Berkuasa
Duh, 50 Anggota Parlemen Iran Positif COVID-19
Tunisia Buka Kembali Perbatasan dengan Libya
Ini terjadi beberapa jam setelah kepresidenan Tunisia mengumumkan penunjukan Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri.
Pekan lalu Saied menangguhkan sebagian besar konstitusi, dengan mengatakan dia bisa memerintah dengan dekrit selama periode "luar biasa" tanpa akhir, mempertanyakan perolehan demokrasi setelah revolusi Tunisia 2011 yang memicu protes.
Para kritikus mengatakan Saied memperkuat kekuasaan kepresidenan dengan mengorbankan parlemen dan pemerintah, dan ingin mengubah sistem pemerintahan negara itu menjadi sistem presidensial. Mereka mengecam tindakannya sebagai kudeta terhadap konstitusi.
Keyword : Presiden Tunisia Anggota Parlemen Gejolak Politik