Ganti Ketua DPR, Golkar Picu Konflik Baru

Rabu, 23/11/2016 12:54 WIB

Jakarta - Keputusan DPP Partai Golkar mengembalikan pucuk pimpinan DPR kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) dinilai berpotensi menimbulkan konflik internal partai.

Politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, mengambil alih Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setnov seharusnya tidak dilakukan secara sepihak oleh DPP Partai Golkar.

"Seharusnya tidak diputuskan sendiri oleh DPP Partai Golkar tanpa meminta saran atau mendengarkan suara dari para senior yang ada di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat," kata Akbar, ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (23/11).

Sebab, kata Akbar, Golkar saat ini sedang membutuhkan soliditas untuk menghadapi berbagai agenda politik penting, seperti Pilkada dan pemilu 2019. Sehingga, Akbar khawatir isu ini bisa memecah soliditas internal Partai Golkar.

"Karena kalau tidak ada kesepakatan penuh dari seluruh stake holder Partai Golkar maka ini bisa menimbulkan masalah dan konflik baru," tegasnya.

Kata Akbar, Setnov berhenti sebagai Ketua DPR karena menyatakan mundur dan dianggap itu adalah keputusan sukarela. Oleh sebab itu, DPP Golkar harus mencari alasan yang kuat kenapa posisi ketua DPR kembali kepada Setnov.

"Alasan ini harus bisa diterima oleh partai lain maupun masyarakat umum," tegasnya.

TERKINI

15 Ayat Sajdah yang Wajib Diketahui Delapan Tahun Tak Rilis Album, Ruth Sahanaya Hadirkan Merindu Pengertian Sujud Tilawah Beserta Tata Caranya Kemenkum RI Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK