Minggu, 19/09/2021 13:19 WIB
Bali, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa telah berketetapan hati memilih demokrasi Pancasila.
Sebuah bentuk demokrasi yang dibangun di atas nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan mengamanatkan transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai rujukan bentuk dan sistem pemerintahan negara.
"Dalam membangun demokrasi Pancasila, kita mempunyai pandangan dan komitmen yang sama. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi dasar rujukan dalam membuat dan menilai kebijakan publik dan menjadi sumber nilai yang mempersatukan dalam menghadapai berbagai persoalan kebangsaan," ujar Bamsoet saat menjadi keynote speech Seminar Nasional `Ruang Kebebasan Berekspresi Sebagai Indikator Sehatnya Demokrasi` yang diselenggarakan
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana secara daring di Bali, Minggu (19/9/21).
Bamsoet menjelaskan naik turunnya indeks demokrasi seringkali dialami negara-negara yang sedang berproses menuju kematangan demokrasi. Bahkan di negara-negara maju yang konon disebut sebagai kampiun demokrasi pun, masih dapat ditemukan percikan-percikan persoalan dalam implementasi demokrasi.
Kunjungan Wamenlu Libya, Fadel Muhammad: Libya Sudah Aman, Buka Kembali Program Beasiswa
Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya
Pemasyarakatan Gaya Hidup Sehat Langkah Penting Cegah Penyakit tidak Menular
"Laporan The Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 berada di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3, atau turun dari tahun 2019 dengan skor 6,48. Menurut catatan The Economist Intelligence Unit, angka ini adalah yang terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir," kata Bamsoet.
Bamsoet menuturkan, esensi demokrasi adalah adanya keseimbangan. Di satu sisi, demokrasi menjamin ketersediaan ruang bagi setiap warga negara untuk berekspresi dan mengartikulasikan hak-hak politiknya tanpa represi dan intimidasi. Baik dari aparatur negara maupun dari elemen-elemen kekerasan dalam masyarakat.
Di sisi lain, eskpresi demokrasi juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara tidak bertanggungjawab, yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Semisal dilakukan dengan cara anarkis, atau dengan menyebarkan hoax yang dapat memantik konflik dan memecah belah bangsa.
"Belum lama ini muncul berbagai mural sebagai bentuk ekspresi masyarakat sekaligus kritik kepada pemerintah. Kita mengapresiasi ketegasan sikap Presiden Jokowi yang telah meminta Polri agar tidak reaktif dan berlebihan dalam menanggapi munculnya mural yang bersifat satir tersebut," urai Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, setiap elemen bangsa wajib memahami bahwa dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia adalah bagian penting dari legasi sejarah. Semua pihak mempunyai tanggungjawab yang sama untuk membangun dan memperkuat kehidupan demokrasi yang nyata dan membumi.
"Artinya, kematangan demokrasi haruslah menjadi sebuah konsep keteladanan, dan bukan sekedar retorika. Dan sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dalam menanggapi kritik terhadap pemerintah adalah contoh yang patut diteladani dalam menegakan dan menghormati nilai-nilai demokrasi," pungkas Bamsoet.