Selasa, 22/11/2016 13:58 WIB
Jakarta - Keputusan Partai Golkar menjadikan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR dinilai sebagai preseden buruk bagi jalannya sistem bernegara, khususnya di lembaga legislatif.
Pengamat Politik dan Direktur Indonesia Parliament Centre (IPC) Sulastio, mengatakan pemilihan ketua DPR semestinya mengikuti aturan main yang tertuang dalam tata tertib DPR, yakni dilakukan melalui pemilihan.
"Tidak bisa kemudian Golkar seenak dan semaunya sendiri gonta-ganti ketua DPR. Harus hormati aturan main yang ada, jangan semau sendiri jadikan Setya Novanti jadi Ketua DPR," ujar Sulastio kepada jurnas.com, Selasa (22/11).
Selain merusak tatanan lembaga legislatif, Golkar juga menunjukkan diri sebagai partai yang tidak memiliki ketua umum yang mumpuni. Mestinya Setya Novanto tidak perlu ngotot menjadi Ketua DPR karena kewenangannya sebagai Ketua Umum Golkar sudah sangat kuat.
"Ini menunjukkan kualitas kepemimpinan Setya Novanto yang lemah. Mestinya dia sudah bisa mengelola Fraksi Golkar di DPR tanpa harus menjadi Ketua DPR. Dia kan Ketua Umum Golkar yang punya kewenangan kuat di partai, ngapain lagi masuk jadi ketua DPR," lanjut Sulastiyo.
Golkar Dukung Revisi UU Kementerian Negara
Terima Forum Aktivis Nasional, Bamsoet Dukung Gelaran "Tribute to Akbar Tandjung"
Golkar Targetkan Menang 60 Persen di Pilkada 2024
Ia curiga, jangan-jangan ada kepentingan tertentu yang dibawa Setya Novanto sehingga ingin mengambil alih posisi ketua DPR dari Ade Komarudin. "Bisa jadi ini ada kepentingan pribadi Setya Novanto," tandas Sulistiyo.
Keyword : Rebutan Ketua DPR Setya Novanto golkar