Rabu, 15/09/2021 07:18 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Krisdayanti, artis yang terjun menjadi Anggota DPR-RI, mengungkapkan status Dana Reses yang dibawa para anggota DPR saat reses ke daerah pemilihan (Dapil), bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR.
Kata Krisdayanti, Dana Reses adalah uang untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Anggaran tersebut wajib dipergunakan oleh anggota DPR dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyerap aspirasi rakyat.
"Aspirasi ini yang kemudian disalurkan anggota DPR dalam bentuk kerja-kerja legislasi, pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi DPR RI yang diamanatkan konstitusi," ungkap Krisdayanti, dalam keterangannya, Rabu (16/9/2021).
Keterangan Krisdayanti ini menyambung pernyataannya dalam YouTube Channel ‘Akbar Faizal Uncensored’ pada 13 September 2021 dengan judul ‘Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik Disini! | Af Uncensored’,
Maju Pilgub Banten, Dimyati Jadikan Dirinya Mr Bean
Cermati Hasil Pileg DPR RI, Aktivis Prodemokrasi: Kita Melawan KKN
Jelang Pileg 2024, Masyarakat Perlu Cek Rekam Jejak Calon Anggota DPR
Mantan istri Anang Hermansyah ini menjelaskan, pada pelaksanaannya di lapangan, dana reses digunakan untuk membiayai berbagai hal teknis kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini.
Bentuk kegiatan banyak juga merupakan usulan dari masyarakat, mulai dari pertemuan biasa masyarakat dengan anggota DPR, sampai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Jadi dana reses yang berasal dari rakyat ini pada akhirnya kembali lagi ke rakyat dalam berbagai bentuk kegiatan," lanjut Ibu dari Aurel Hermansyah ini.
Krisdayanti memaparkan, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang telah dianggarkan oleh negara ini tidak saja berlaku bagi anggota DPR RI, juga untuk anggota DPRD Provinsi, maupun DPRD Kota/Kabupaten sesuai dengan keketentuan UU MD3.
"Penggunaan anggaran negara ini dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga wajib dilaporkan ke Sekretariat Dewan di masing-masing tingkatan, dan dalam hal DPR RI, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tuntas Istri Raul Lemos ini.