Rabu, 08/09/2021 21:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) Muhammad Ramli Rahim menilai aturan minimal 60 siswa untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sudah seharusnya diterapkan dan mendapatkan dukungan.
Pasalnya, kata Ramli, sekolah dengan siswa di bawah 60 orang sudah hampir pasti akan kesulitan membiayai dirinya sendiri, termasuk membiayai operasional dengan Dana BOS.
"Di balik aturan ini, ada tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah mengambil alih seluruh sekolah yang siswanya di bawah 60, terutama di daerah terpencil, daerah terdepan, daerah perbatasan, dan daerah kepulauan," kata Ramli dalam pernyataannya yang diterima Jurnas.com pada Rabu (8/9).
Ramli melanjutkan, sudah saatnya masyarakat tampil terdepan menyelenggarakan pendidikan bagi anak bangsa. Apalagi masih banyak kecamatan di seluruh pelosok Indonesia yang tidak memiliki sekolah, terutama jenjang SMP dan SMA.
Penyaluran Dana BOSP 2024 Tahap I Tembus 96 Persen
Dugaan Korupsi Dana BOS dengan Tersangka Panji Gumilang, Penyidik Hitung Kerugian Negara
Dugaan Korupsi Dana BOS dengan Tersangka Panji Gumilang, Penyidik Hitung Kerugian Negara
"Di sinilah masyarakat dan kelompok masyarakat mengambil peran. Dengan aturan minimal 60 siswa, maka pemerintah sudah sangat yakin bahwa pemerintah siap menyelenggarakan pendidikan di seluruh Indonesia," sambung Ramli.
Dan jika pemerintah mampu mengambil seluruh peran penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, lanjut Ramli, maka sekolah swasta sudah seharusnya melakukan transformasi.
"Sekolah swasta harus bertransformasi menampilkan sesuatu yang tak dimiliki oleh sekolah negeri sehingga mampu lebih baik dari sekolah-sekolah negeri. Sekolah swasta harus menampilkan kelebihan dari sekolah negeri atau minimal keunikan atau kekhususan," ujar dia.
Menurut Ramli, pemerintah harus memberi ruang seluas-luasnya bagi sekolah swasta untuk tampil lebih baik dari sekolah negeri, termasuk keleluasaan dalam penggunaan kurikulum.
Sekolah swasta harus diberi ruang menampilkan kurikulum berbeda dari sekolah negeri dan tidak memaksakan swasta tunduk pada kurikulum yang digunakan di sekolah negeri.
"Jika sekolah swasta gagal menampilkan hal tersebut atau gagal melakukan transformasi maka bersiaplah ditutup atau merger dengan sekolah lain," tutup dia.