Pemerintah Jangan Terlalu Berlebihan dengan Isu Rush Money

Senin, 21/11/2016 11:33 WIB

Jakarta - Pakar Ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamudin Daeng mengatakan adanya penyebar isu gerakan menarik uang di bank secara besar besaran (Rush Money) pada tanggal 25 November 2016 merupakan hal yang wajar dan bukan tindakan kriminal.

"Kan orang cuma bilang atau menyerukan menarik uang di bank. Bisa saja orang itu mengabaikan seruan itu. Sekali lagi menarik uang di bank merupakan hak setiap orang," kata Salamudin Daeng di Universitas Bung Karno, Jakarta.

Salamudin melanjutkan, rakyat yang memiliki simpanan uang saja tidak masalah, kok malah pemerintah yang seakan akan memiliki kekhawatiran yang sangat berlebihan akan adanya penarikan uang para nasabah.

" Kalo dia takut akan adanya pengaruh terhadap ekonomi saya kira enggak  akan terlalu berpengaruhlah. Itukan kekhawatiran pemerintah yang berlebihan saja, apa mungkin memang berarti ada masalah dengan bank bank kita. Kenapa begitu takut," ujarnya

Salamudin mengingatkan bahwa bank tidak berhak menahan uang nasabah yang telah di percayakan dititipkan di bank sepanjang itu tidak ada kontrak waktunya.

"Tabungan kan macam macam. Ada jangka pendek, deposito berjangka dan sebagainya. Kalo yang jangka pendek kan tidak masalah, kan tidak ada kontraknya," katanya.

Menurutnya tabungan yang dimiliki masyarakat biasa dibank itu nilainya kecil, kalau yang memiliki diatas 5 milyar pasti bukan rakyat biasa dan uang itu memang sebagian besar dari uang bank.

Salamudin melanjutkan, nasabah menarik uang di bank pasti memiliki alasan yang bermacam - macam, oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah dan kepolisian agar tidak panik dan tidak membenturkan dengan alasan politik.

"Boleh dong menarik uang di bank. Kan orang menarik uang dibank alasannya bisa macam macam. Saya kira orang tidak harus menggunakan alasan politik untuk menarik uang dibank ya," tegasnya.

TERKINI

Rampung Disidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron: Saya Hormati Penyusunan RAPBN 2025 Harus Berbasis RPJMN Presiden Baru yang Dilantik Legislator Minta Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Segera Diselesaikan DPR Soroti Rencana Impor Beras dan Kawasan Food Estate di Kalimantan