Platform Akademi Desa 4.0 Penuhi Kebutuhan Pengetahuan Warga Desa

Rizki Ramadhan | Jum'at, 25/10/2019 16:05 WIB

Platform ini akan mudah dijangkau oleh 96 persen desa-desa yang penduduknya sudah terbiasa dengan aplikasi digital Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Anwar Sanusi Bersama Kepala Balilatfo Eko Sri Haryanto menggelar rapat Koordinasi Program akademi Desa di Kantor Kemendes PDTT. Jumat (25/10/2019) Foto:Mugi/Kemendes PDTT

Jakarta, Jurnas.com - Percepatan peningkatan kapasitas SDM di desa menuju Indonesia Maju paling tepat menggunakan platform digital, yaitu Akademi Desa 4.0 dengan situs akademidesa.kemendesa.go.id.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi dalam Rapat Koordinasi Program Akademi Desa 4.0 di Ruang Oproom Kemendesa PDTT, Jakarta pada Jumat (25/10).

Sebagai platform digital, kata Anwar, dalam pengembangannya membutuhkan ekosistem untuk menyediakan bahan pelatihan, pelatihan bersama, dan penyusunan sertifikat pelatihan bersama-sama.

"Oleh karena itu, dalam rakor ini selain dihadiri jajaran dari Kemendes PDTT, juga dihadiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, Perpustakaan Nasional, Tokopedia, Bukalapak," katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Anwar menyampaikan bahwa Platform Akademi Desa 4.0 menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan warga desa. Platform ini akan mudah dijangkau oleh 96 persen desa-desa yang penduduknya sudah terbiasa dengan aplikasi digital. Terdapat sembilan kurikulum dasar pelatihan, yakni materi mengenai Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, Perencanaan dan Musyawarah Desa, Good Village Government, Keuangan dan Akuntansi Desa, Kepemimpinan Desa, Kewirausahaan Desa, Strategi Pertumbuhan Usaha Desa, dan Teknologi Tepat Guna Desa.

"Sebagai platform dalam ranah Revolusi Industri 4.0 berbasiskan teknologi digital, maka pengembangan dan keberlanjutan Akademi Desa 4.0 membutuhkan ekosistem yang subur. Pada titik inilah dibutuhkan kolaborasi antarpihak, semata-mata untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM di desa, dalam rangka membangun Indonesia Maju," katanya.

Lebih lanjut Anwar menyampaikan bahwa setelah pembangunan fisik dan ekonomi desa yang masif sejak dilaksanakannya UU No 6/2014 tentang Desa, dirasakan kebutuhan yang kuat untuk membangun sumber daya manusia desa. Membangun SDM didesa tujuannya agar perencanaan pembangunan desa lebih kuat berdasarkan data setempat, pelaksanaan pembangunan bersifat partisipatif, dan memberikan hasil yang berdaya guna serta berhasil guna.

"Pengembangan kapasitas warga desa juga butuh ditingkatkan. Tujuannya, agar warga dengan cepat mampu memanfaatkan hasil-hasil pembangunan untuk mempercepat perolehan pendapatan, menjaga gotong royong, serta menjaga kemandirian," katanya.

Selama periode 2015-2018, pembangunan desa sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan golongan menengah dan miskin. Sekitar 45 juta golongan bawah desa memperoleh peningkatan pendapatan 3 persen pertahun. Adapun golongan menengah sebanyak 45 juta jiwa mengalami peningkatan lebih tinggi, hingga 6 persen pertahun. Golongan atas justru mengalami penurunan hingga lebih dari 8 persen sepanjang tahun 2015-2018.

"Inilah yang menjaga indeks gini ratio perdesaan bertahan pada 0,32. artinya cenderung tetap merata," katanya.

Pembangunan desa yang masif masih terus berlangsung, bahkan dengan rencana nilai Dana Desa Rp 400 triliun, yang lebih tinggi daripada Rp 257 triliun sepanjang tahun 2015-2019. Artinya, pemanfaatan hasil pembangunan desa akan lebih besar lagi.

"Ini menunjukkan peningkatan kapasitas SDM desa berpeluang menambahkan manfaat bagi penghidupan warga," katanya.

TAGS : Kinerja Menteri Desa