Seluruh masyarakat perangi virus corona dengan mengikuti himbauan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengimbau pemerintah untuk segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020. Hal itu dalam rangka memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020.

Memperhatikan dampak virus corona yang memerlukan penanganan lebih komprehensif, terarah, terukur dan cepat, diperlukan pendeteksian dan penanganan yang lebih terintegrasi dan komprehensif antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Mohamad Toha mempersilakan rumah aspirasinya untuk dijadikan rumah sakit darurat bagi pasien Corona Covid-19 di wilayah Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, dan Klaten, Jawa Tengah.

PDI Perjuangan (PDIP) mengapresiasi serta mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus Corona di tanah air.

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader dari pusat hingga daerah untuk proaktif membantu masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus Corona.

DPR bersama Pemerintah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Penundaan Pilkada 2020 dikarenakan pandemi virus Corona di tanah air.

Komisi III DPR meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperketat pelaksanaan fungsi keimigrasian terhadap lalu lintas asing atau tenaga kerja asing (TKA) dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di tanah air.

Dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Corona, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan mengeluarkan sebanyak kurang lebih 35 ribu narapidana (Napi).

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di Lapas, Presiden Jokowi akan membebaskan sejumlah narapidana tindak pidana umum (Tipidum). Namun pembebasan itu tidak berlaku bagi napi kasus korupsi.