Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk bersikap adil terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.

UKW angkatan ke-51 kerjasama PWI Jaya dengan KWP dan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR yang berlangsung 7 dan 8 April 2021 secara resmi ditutup. Sebanyak 27 wartawan parlemen yang mengikuti

Setiap profesi dari waktu ke waktu harus memiliki update alias peningkatan kemampuan, termasuk profesi wartawan. 

Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah bisa menimbulkan gerakan atau pemikiran radikal. Terutama terkait kebijakan yang berbasis agama maupun ideologis.

Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani menyebutkan program deradikalisasi yang telah memakan biaya triliunan rupiah masih belum berhasil.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan meminta kepada para Duta Besar Indonesia untuk mempelajari kondisi geografis dan sejarah negara dirinya ditempatkan.

Hingga saat ini belum ada urgensi untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk `menghidupkan` kembali garis besar haluan negara (GBHN) atau pokok-pokok haluan negara (PPHN).

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil angkat bicara terkait amandemen kelima UUD 1945 untuk mengubah pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang belakangan jadi polemik.

Politisi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menekankan bahwa tidak ada pembahasan mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kelima untuk mengubah Pasal 7 tentang masa jabatan Presiden.