Kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan pemekaran yang akan dilakukan, jangan sampai bukan untuk kesejahteraan orang asli Papua. Karena dengan jumlah penduduk Papua yang sangat minim ini juga sebagai ancaman apabila dalam rencana pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mampu proteksi hak-hak orang asli Papua.

Harus ada peningkatan kerja tim intelijen untuk memetakan secara presisi dinamika sosial, politik dan keamanan yang berkembang,

Musyawarah daerah sudah selesai dan sudah terpilih pengurus baru. Jangan lagi menoleh ke belakang, melihatlah ke depan dan meningkatkan solidaritas untuk memenangi Pemilu 2024.

Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Lembaga Antikorupsi menduga bahan material yang dipakai tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. 

Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Otopianus P Tebai mengatakan masyarakat warga Papua menolak pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi baru.

Pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua pegawai PT Waringin Megah, Supriyanto dan Fauzi dalam kasus dugaan rasuah pembangunan gereja ini.

Rp1,06 miliar dikucurkan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta TNI dan Polri segera memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Lahirnya DOB di Tanah Papua hanya akan semakin memarjinalisasi orang asli Papua yang sejak puluhan tahun cenderung terabaikan dalam proses pembangunan. Hal ini ditambah dengan lahirnya UU Otsus Jilid II yang menarik kewenangan daerah ke Pusat.