PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya. Namun yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun.  Kalau ini terjadi, maka bukan hanya PLN yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat pelanggan listrik.

Sampai hari ini migor curah masih langka dan mahal di atas HET. Berbagai janji Pemerintah termasuk janji Presiden Jokowi sendiri untuk menurunkan harga migor dalam dua pekan telah diingkari

Wakil Ketua Fraksi PKS ini merasa heran melihat kondisi manajemen Pemerintah sekarang ini.  Sudah Kementerian bekerja di luar fungsi yang digariskan, sekarang malah minta tambahan anggaran untuk menjalankan fungsi baru yang tidak “sah” tersebut.

Ketimbang mengembangkan bisnis yang nyerempet-nyerempet dengan garapan PLN, seperti listrik dan geothermal, maka bagus kalau Pertamina terus mengembangkan produk-produk substitusi impor migas, seperti biofuel (untuk substitusi solar dan bensin), DME (dimethyl eter) dan gas alam (untuk substitusi LPG) dan ekosistem kendaraan listrik (untuk substitusi BBM).

Kalau memang Pemerintah serius, harusnya Kementerian ESDM dapat menugaskan Inspektur Jenderal bekerjasama dengan BPKP untuk mempersiapkan administrasi dan mengawal proyek ini sejak awal, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Hendrik menegaskan, jumlah konsumen BBM di Pertashop makin menyusut setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax mendekati level keekonomiannya.

Investigasi migas dibutuhkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum selalu jadi isu negatif di balik program investasi yang digulirkan pemerintah.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, transparansi pemerintah terkait HPP ini diperlukan agar publik tahu permainan harga migor dari tingkat produsen, distributor sampai di tangan masyarakat. Selama ini angka produksi tersebut terkesan tertutup.

Jadi Menko Marves jangan sekedar gagah-gagahan PHP publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga migor turun sesuai HET (harga eceran tertinggi).

Politisi Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini menjelaskan, program pembangunan mesti berkeadilan dan berkelanjutan, agar dirasakan semua penduduk. Termasuk tentunya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).