DPD RI mendorong pemerintah Indonesia dalam menciptakan keseimbangan pembangunan antar kawasan, serta melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

DPD RI selama ini belum diberikan porsi yang sesuai sebagai lembaga perwakilan daerah. Selama ini DPD RI hanya menjadi etalase politik.

DPD RI menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021  tentang Badan Pangan Nasional (BPN) yang diteken pada tanggal 29 Juli 2021.

Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan B Najamudin, pemerintah RI harus selalu memantau segala perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afganistan.

Keberhasilan Taliban menguasai Kabul dan menggulingkan Pemerintahan Asraf Ghani menuai reaksi masyarakat yang berbeda di Indonesia.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin berharap ke depannya sistem bikameral (dua kamar) bisa berjalan sebagai mestinya untuk menciptakan mekanisme check and balances.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menjelaskan pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI memang sedikit berbeda dengan DPR RI. 

DPD RI menggelar pembukaan awal masa Sidang I DPD RI Tahun 2021-2022. Dalam masa sidang ini, seluruh alat kelengkapan DPD RI dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diagendakan pada tahun sidang 2020-2021 terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. 

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengapresiasi kinerja TNI dan Polri dalam penanganan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Utamanya sebagai tracer dan vaksinator dalam program vaksinasi nasional.

Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia membuat semua pihak prihatin. Dari data yang terhimpun, jumlah kasus pasien terinfeksi yang meninggal dunia telah mencapai angka 74,920 orang dari total kasus sebanyak 2,91 juta.