Pasokan Minyakita untuk ritel modern akan dikurangi dan dialihkan ke pasar rakyat. Selain itu, Satgas Pangan terus melakukan pengawasan harga dan pasokan Minyakita agar tepat sasaran.

hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penimbunan atau memborong MinyaKita di pasaran.

Masyarakat berhak curiga jika pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan pengusaha dalam memenuhi DMO 20 persen CPO tidak berjalan.

Melalui komitmen tersebut, selama periode 3 bulan ke depan para produsen diminta menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng rakyat sebesar 450 ribu ton per bulan.

Penambahkan suplai tersebut merupakan upaya agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi selama memasuki puasa hingga Lebaran 2023.

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi bukan disebabkan oleh kesepakatan pelaku usaha.

Putusan Hakim Mencerminkan Dugaan Korupsi Persetujuan Ekspor Minyak Goreng Tak Terbukti.

Tuntutan JPU dalam Kasus Dugaan Korupsi PE Minyak Goreng Dinilai Tak Mendasar.

Dia berharap perkara ini jangan sampai membuat takut orang-orang yang berniat baik membantu pemerintah dalam mengatasi kesulitan.

Sejumlah pakar hukum mempertanyakan tuntutan yang beragam dari 7 hingga 12 tahun dengan uang pengganti hingga puluhan triliun rupiah.