Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah serius melaksanakan efisiensi pengelolaan energi nasional. Karena sekarang ini bukan kondisi normal, sehingga Pemerintah dan jajaran birokrasi dari pusat sampai daerah harus menyadari turbulensi ekonomi di tahun politik ini.
Mantan Mendag ini kan whistle blower (peniup peluit) dalam kasus mafia migor yang tengah ditangani kejakgung. Karena jasa beliau, publik yang tidak yakin akan adanya mafia migor ini menjadi sadar akan adanya mafia dan guritanya. Jadi saya yakin secara sukarela beliau akan hadir dan menyampaikan informasi yang beliau ketahui.
Mendag yang baru, Zulhas, jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini. Mendag juga jangan jumawa, dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor
Artinya kebutuhan BBM industri dan transportasi akan meningkat. Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM.
Keinginannya Ini senada dengan wacana yang dikembangkan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghapus dan melepas migor curah mengikuti mekanisme pasar.
Sikap Pemerintah, dalam hal ini memang lebih tegas, yakni pembatasan BBM bersubsidi untuk seluruh kendaraan perorangan (kecuali pic-up) serta untuk mobil dinas.
Ada beberapa yang sudah menguat, seperti pak Asman Abnur, mas Eddy Soeparno dan mas Yandri yang berpeluang jadi pengganti Pak Zulkifli di MPR.
Pemerintah ini masih utang janji ke masyarakat untuk menurunkan harga migor sesuai harga eceran tertinggi. Bahkan dua pekan lalu presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET).
Pak Zul selaku Ketua Umum akan memutuskan hal tersebut dalam waktu dekat.
PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya. Namun yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun. Kalau ini terjadi, maka bukan hanya PLN yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat pelanggan listrik.