Anggota DPR dari Komisi 1, Syamsu Rizal meminta kepada Presiden Prabowo menunjukkan political will yang kuat

Bareskrim Polri terus melakukan penyidikan terkait kasus pagar laut yang berada di wilayah perairan Tangerang

Kegiatan pembongkaran pagar yang dilakukan TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I

Dia (Menteri Sakti Wahyu) membuat pernyataan ketika melakukan penyegelan, itu di tanggal 9 Januari 2025, dia mengatakan akan menemukan atau mengungkapkan pelakunya dalam rentang waktu 20 hari. Berarti kalau 20 hari, berarti tanggal 29 Januari 2025.

Penegakan hukum terhadap kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, harus dipastikan berbasis fakta bukan asumsi ceroboh dari segelintir pihak.

Bapak Presiden memerintahkan menginstruksikan kepada jajaran TNI Angkatan Laut (AL) untuk melakukan pencabutan itu artinya apa, artinya kalau saya bisa membaca dari bahasa tubuh Pak Prabowo sebagai Presiden, saya sebagai orang Jawa itu adalah bentuk kemarahan, bentuk kemarahan karena yang memiliki otoritas dan kewenangan melakukan fungsi pengawasan dalam memberikan proses perizinan justru diam seribu bahasa.

Pagar laut ini ingin menegaskan satu hal bahwa ya tidak ada satu pun kekuatan ekonomi di republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. Pagar laut ini menegaskan bahwa kekuasaan itu, kedaulatan itu di rakyat.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyatakan bahwa Komisi IV akan memanggil Kementerian KKP untuk membahas kelanjutan investigasi terkait pagar laut di Tangerang.

Bareskrim Polri turut melakukan penyelidikan terkait adanya pagar laut di perairan laut Tangerang