Sabtu, 20/04/2024 12:21 WIB
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Cukai Eko Darmanto Tersangka TPPU
Senator Independen AS Bernie Sanders (Foto Bloomber)
Washington, Jurnas.com - Senator Independen Amerika Serikat (AS), Bernie Sanders mengutuk dukungan Amerika tanpa syarat kepada Israel dan pengabaian Washington terhadap hak-hak Palestina.
"Kita harus mengakui bahwa hak-hak Palestina itu penting. Kehidupan Palestina penting," tulis Sanders dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Jumat (14/5) oleh New York Times.
"Keluarga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem (al-Quds) telah hidup di bawah ancaman penggusuran selama bertahun-tahun, menjalani sistem hukum yang dirancang untuk memfasilitasi pemindahan paksa mereka. Dan selama beberapa minggu terakhir, pemukim ekstremis telah meningkatkan upaya mereka untuk mengusir mereka," tulisnya.
Dia menambahkan bahwa penggusuran itu hanyalah satu bagian dari sistem penindasan politik dan ekonomi yang lebih luas.
"Selama bertahun-tahun kami telah melihat pendudukan Israel yang semakin mendalam di Tepi Barat dan Yerusalem Timur (al-Quds) dan blokade yang terus berlanjut di Gaza yang membuat kehidupan semakin tidak dapat ditoleransi bagi warga Palestina. Di Gaza, yang berpenduduk sekitar dua juta jiwa, 70 persen kaum muda menganggur dan memiliki sedikit harapan untuk masa depan," tulisnya.
Ia mengecam rezim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena meminggirkan dan menjelekkan warga Palestina dan mengejar kebijakan pemukiman yang dirancang untuk menutup kemungkinan solusi dua negara.
Ia mengatakan, Netanyahu telah menumbuhkan jenis nasionalisme rasis yang semakin tidak toleran dan otoriter. "Mengejutkan dan menyedihkan bahwa gerombolan rasis yang menyerang warga Palestina di jalan-jalan Yerusalem (al-Quds) sekarang memiliki perwakilan di Knesset-nya," tulisnya.
Dia mengatakan orang Amerika seharusnya tidak menjadi pembela bagi pemerintah sayap kanan Netanyahu dan perilaku tidak demokratis dan rasis.
"Kita harus mengubah arah dan mengadopsi pendekatan adil, yang menegakkan dan memperkuat hukum internasional tentang perlindungan warga sipil, serta hukum AS yang ada yang menyatakan bahwa penyediaan bantuan militer AS tidak boleh memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia," tulisnya.
Israel melanjutkan serangan udaranya di Jalur Gaza yang terkepung, menarik rentetan roket dari kelompok perlawanan di Gaza.
Korban tewas akibat penggerebekan Israel telah meningkat menjadi 122, termasuk 31 anak-anak dan tujuh wanita. Menurut pejabat Palestina, sekitar 95 persen korban adalah warga sipil.
Jalur Gaza yang diblokade Israel dan wilayah Palestina yang diduduki telah mendidih dengan kemarahan dalam beberapa minggu terakhir atas skema Israel untuk mengusir puluhan warga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah yang bergejolak di Kota Tua di Yerusalem Timur yang diduduki al-Quds sebagai bagian dari skema jangka panjang untuk menghakimi tanah Palestina.
Kemarahan terhadap rezim Tel Aviv semakin meningkat awal bulan ini dengan serangan Israel terhadap jamaah Palestina di kompleks Masjid al-Aqsa selama hari-hari puasa di bulan suci Ramadan.
Militer Israel telah mendapat kecaman secara global atas kejahatannya terhadap warga Palestina, terutama mereka yang tinggal di Gaza, yang telah berada di bawah pengepungan Israel yang melumpuhkan.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat Ilhan Omar juga mengutuk Presiden AS Joe Biden karena berpihak pada "pendudukan opresif" Israel atas Palestina dan melakukan kekejaman baru-baru ini terhadap warga Palestina.
Senator Elizabeth Warren (D-Mass.), Senator Bernie Sanders (I-Vt.) Dan anggota kongres Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) juga mengutuk rencana Israel untuk mengusir keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur al- Quds.
Warren menyebut penggusuran yang diusulkan itu "menjijikkan" dan mengatakan pemerintah Biden "harus menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa penggusuran ini ilegal dan harus segera dihentikan."
Senator Chris Van Hollen (D-Md.) Mengatakan "penggusuran keluarga di Yerusalem Timur akan melanggar hukum internasional" dan menantang pemerintah Biden untuk menanggapinya.
"Jika Administrasi Biden menempatkan aturan hukum dan hak asasi manusia di jantung kebijakan luar negerinya, ini bukan saat untuk pernyataan hangat," cuitnya.
(Supianto)
