Pembuat Baja Korea Selatan akan Akhiri Kemitraan dengan Militer Myanmar

Supianto | Jum'at, 16/04/2021 18:46 WIB

Buruh sedang bekerja diperusahaan baja di Shanghai (Foto: Reuters)

Seoul, Jurnas.com - Pembuat baja Korea Selatan mengatakan, pihaknya berencana mengakhiri usaha patungan dengan perusahaan yang dikendalikan militer di Myanmar menyusul kritik bahwa bisnisnya telah menguntungkan para pemimpin militer yang menekan protes pro-demokrasi di negara tersebut.

POSCO Coated & Color Steel mengatakan telah memutuskan untuk menghentikan kemitraannya dengan Myanmar Economic Holdings Public Company Limited, yang sekitar 40 persen dimiliki oleh Kementerian Pertahanan Myanmar.

Namun, perusahaan asal Korea Selatan itu mengatakan tidak akan menarik diri dari Myanmar.

POSCO C&C memiliki 70 persen dari usaha patungannya dengan MEHL, Myanmar POSCO C&C.

Pejabat POSCO C&C, Min Ji-hyun mengatakan, perusahaan telah memberi tahu MEHL bahwa mereka ingin membeli 30 persen saham perusahaan Myanmar itu sehingga dapat terus mengoperasikan usaha dengan kepemilikan penuh.

"MEHL belum menanggapi tawaran POSCO C & C," kata Min.

Min mengatakan tidak dapat memberikan perkiraan rinci tentang berapa biaya kesepakatan POSCO C&C, mengatakan bahwa itu akan bergantung pada kapan kesepakatan itu berhasil.

Ia mengatakan perusahaan akan mencari cara lain untuk terus menjalankan bisnis di Myanmar jika MEHL menolak untuk menjual sahamnya, tetapi tidak merinci kemungkinan apa itu.

Aktivis hak asasi manusia telah menekan banyak perusahaan di seluruh dunia untuk menghentikan dukungan keuangan apa pun untuk militer. Pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi pada MEHL dan konglomerat serupa yang dikendalikan militer, Myanmar Economic Corp.

POSCO C&C adalah afiliasi dari raksasa baja Korea Selatan POSCO yang memproduksi lembaran baja. Perusahaan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka berharap bisnis bajanya akan terus berkontribusi dalam meningkatkan lingkungan hidup di Myanmar dan memfasilitasi perekonomian negara.

Sebuah junta militer mengambil alih Myanmar dari pemerintah sipil terpilih dalam kudeta 1 Februari.

Pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 700 pengunjuk rasa dan pengamat sipil, telah menahan mantan pemimpin pemerintah, dan menuntut dokter, penghibur, dan lainnya dengan kejahatan atas penentangan mereka terhadap kudeta.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok hak asasi, Justice for Myanmar, mengatakan dengan hati-hati menyambut keputusan Posco C & C tetapi mendesaknya untuk segera mengakhiri semua hubungan bisnis lainnya dengan junta militer Myanmar dan konglomeratnya.

Itu termasuk sewa tanah yang disewa oleh entitas yang terkait dengan militer, katanya.

Pernyataan itu dikeluarkan bersama dengan Masyarakat Sipil Korea dalam Mendukung Demokrasi di Myanmar, sebuah jaringan lebih dari 100 kelompok hak asasi manusia.

Kelompok itu mengatakan telah bergabung dengan organisasi advokasi lain untuk mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea Selatan dan lembaga lain untuk memprotes hubungan bisnis antara perusahaan Korea dan militer. Keluhan itu diajukan pada November, jauh sebelum kudeta. (AP)