PM Jepang Bilang Pelepasan Air Limbah Fukushima Tak Dapat Ditunda

Supianto | Minggu, 17/10/2021 21:05 WIB

Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Dai-ichi yang lumpuh terlihat di Okumamachi, Prefektur Fukushima pada 24 Maret 2011. Triple meltdown mendorong peraturan yang menyerukan langkah-langkah keamanan yang lebih besar. File Foto oleh Air Photo Service

TOKYO, Jurnas.com - Perdana Menteri baru Jepang pada Minggu (17/10) mengatakan rencana pembuangan massal air limbah yang disimpan di pembangkit nuklir Fukushima yang hancur akibat tsunami tidak dapat ditunda, meskipun ada kekhawatiran dari penduduk setempat.

Berbicara pada kunjungan pertamanya ke fasilitas tersebut sejak menjabat, Fumio Kishida mengatakan pemerintahnya akan bekerja untuk meyakinkan penduduk di sekitar pabrik tentang keamanan teknis proyek pembuangan air limbah.

Pabrik Fukushima Daiichi mengalami tiga kali kehancuran pada tahun 2011 setelah gempa bumi besar dan tsunami.

Tur singkat Kishida ke fasilitas oleh operatornya, Tokyo Electric Power Company Holdings, berfokus pada penghentian pembangkit yang sedang berlangsung, dan sejumlah besar air yang diolah tetapi masih mengandung radioaktif yang tersimpan di sana.

"Saya sangat yakin bahwa masalah air adalah masalah penting yang tidak boleh ditunda," kata Kishida kepada wartawan setelah kunjungan tersebut dikutip dari AP.

Pemerintah dan TEPCO mengumumkan rencana pada bulan April untuk mulai melepaskan air ke Samudra Pasifik pada musim semi 2023 selama rentang beberapa dekade.

Rencana tersebut telah ditentang keras oleh para nelayan, penduduk, dan tetangga Jepang, termasuk termasuk China dan Korea Selatan.

Air pendingin yang terkontaminasi terus bocor dari reaktor yang rusak sejak bencana. Air telah dipompa dari ruang bawah tanah dan disimpan di sekitar 1.000 tangki yang menurut operator akan mencapai kapasitasnya akhir tahun depan.

Pejabat Jepang mengatakan pembuangan air sangat diperlukan untuk pembersihan pabrik, dan pelepasannya ke laut adalah pilihan yang paling realistis.

Kishida mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi kekhawatiran pembuangan air akan merugikan perikanan lokal dan industri lainnya.

"Kami akan memberikan penjelasan tentang keamanan (pembuangan) dari sudut pandang ilmiah dan transparansi untuk menghilangkan berbagai kekhawatiran," kata Kishida.

Jepang telah meminta bantuan dari Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan pembuangan tersebut memenuhi standar keamanan global.