Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Tersebarnya berita bocoran dialog pejabat mendapat vaksin tambahan alias booster menuai kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya juga datang dari Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto.
Dia menegaskan, peristiwa itu sangat memalukan. Sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat, seharusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri.
"Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini. Jangan mentang-mentang pejabat boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat,” tegas Mulyanto kepada wartawan, Kamis (26/8).
Ngeri, Kapal Induk China Lintasi Selat Taiwan
Dia melanjutnya, dengan jumlah vaksin yang ada, prosentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari, pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum.
“Sedang Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dgn tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster," tegas Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap.
"Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan," imbuh Mulyanto.
Video Pilihan: Firli Tambah 1 Tahun Jabatan Ketua KPK Hingga Kasasi Rahmat Effendi Ditolak
Mulyanto minta Pemerintah fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak.
"Sebaiknya sekarang ini kita fokus menuntaskan vaksinasi dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum. Kalau sudah selesai barulah berikan vaksin dosis ketiga bagi siapapun yang membutuhkan. Itu baru adil," tandas Mulyanto.
Berdasarkan info harian dari Our World in Data persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin sebesar 21 persen. Dan 9,4 persen di antaranya sudah mendapat vaksin "lengkap" sementara 12 persen sisanya baru mendapat vaksin dosis pertama.
Angka ini terpaut jauh dengan cakupan vaksinasi di India yang mencapai 33 persen dari total penduduk. Dimana 24 persen sudah mendapat vaksin lengkap dan 9,6 persen baru mendapat vaksin dosis pertama.
Sementara kecepatan vaksin Indonesia masih di bawah 1 juta penduduk perhari. Sedangkan di India sudah mencapai 4,6 juta penduduk perhari.
"Kalau melihat data itu harusnya kita malu main-main menghadapi masalah serius ini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan untuk menanggulangi pandemi ini," imbuh Mulyanto.
KEYWORD :Warta DPR PKS Mulyanto Booster Covid-19 Pejabat Vaksin
