Rabu, 20/10/2021 20:57 WIB

Wacana Amandemen UUD 1945 "Terdampak" Pandemi, Dua Partai Besar Turunkan Tensi

2045 Umur Indonesia genap satu abad. Kita belum pernah memiliki desain 1 abad Indonesia itu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dalam pertemuan silaturrahmi politik, Selasa (24/8/2021)

Jakarta, Jurnas.com - Wacana tentang amandemen UUD 1945 yang sempat menghangat dengan isu liar tentang Presiden Tiga Periode ternyata mulai redup.

Dua Partai besar di Parlemen, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra, sepakat untuk menurunkan tensi soal Amandemen UUD `45 karena sebaiknya fokus pada masalah penanganan Pandemi COVID-19.

Hal itu terungkap dari pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan pimpinan kedua partai, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021).

Dijelaskan Hasto, amandemen terbatas UUD 1945 merupakan isu penting. Bahkan sejalan dengan keputusan kongres V PDIP demi mendorong adanya Haluan Negara yang diatur di dalam konstitusi.

Gagasan amandemen terbatas itu menjadi keputusan kongres, bersama dengan gagasan untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu, termasuk UU pemilihan presiden.

Walau demikian, Hasto mengatakan PDIP sadar sepenuhnya bahwa dalam implementasinya, setiap gagasan juga harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada.

"Pandemi covid ini membuat kemudian kami berpikir bahwa apapun, skala prioritas saat ini adalah gotong royong di dalam mengatasi pandemi ini," kata Hasto.

Pihaknya menilai kehidupan perekonomian rakyat saat ini terkena dampak pandemi secara langsung.

"Sehingga atas hal tersebut, ibu ketua umum, Ibu Megawati, terkait amandemen, sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down, terkait dengan amandemen UUD`45," beber Hasto.

"Karena dalam upaya untuk membantu rakyat dalam mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik yang kondusif, sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif, energi gotong royong bagi kepentingan bangsa dan negara jauh di atas kepentingan partai politik," tegas Hasto.

"Jadi terkait dengan amandemen, sekali lagi, langkah untuk slowing down terhadap hal tersebut jadi kebijakan yang diambil karena skala prioritas kita adalah masalah pandemi ini," pungkasnya.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan hal senada. Bagi Gerindra, pada 2045 nanti, umur Indonesia genap satu abad. Dan hingga saat ini, Indonesia belum pernah memiliki desain 1 abad Indonesia itu. Baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Seharusnya, itu ada desainnya, termasuk alat yang diperlukan untuk mencapainya.

"Kita Republik Indonesia dimerdekakan. Bukan hanya untuk 100 tahun, tapi untuk 200 tahun, 300 tahun, dan beratus-tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian Haluan Negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang bisa menjadi berkesinambungan," urai Muzani,

Dia mengaku isu ini dibicarakan juga di dalam pertemuan diantara pimpinan kedua partai.

"Tetapi sekali lagi, akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," kata Muzani.

Kedua pihak bertemu di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021). Jajaran DPP PDIP dipimpin Hasto, bersama jajaran pimpinan partai. Yakni Komarudin Watubun, Yasonna Laoly, Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, Bambang Wuryanto, Sadarestuwati, dan Nusyirwan Soedjono.

Sementara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani datang bersama 9 orang jajaran pimpinan di DPP Gerindra. Diantaranya adalah Prasetio Hadi, Puti Sari, Susi Marleni, Andre Rosiade, dan Moreno Soeprapto.

TAGS : Amandemen UUD 1945 Gerindra PDI Perjuangan Haluan Negara Satu Abad Indonesia parlemen




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :