Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Riezky Aprilia. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera merealisasikan program-program afirmatif yang berpihak pada kesejahteraan nelayan di berbagai daerah di Indonesia.
"(Mengenai) Nilai Tukar Nelayan (NTN), bahwa dicantumkan NTN masuk sebagai indikator makro menjadikan status nelayan beserta produksinya sangat penting. Saya harap KKP membuat program yang sifatnya afirmatif, berpihak pada nelayan agar mereka sejahtera," kata anggota Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia.
Dia menyampaikan itu dalam Rapat Kerja mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020 dan Evaluasi Anggaran Tahun 2021, Senin (23/8).
Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono digelar di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan.
Riezky juga menyoroti persoalan besarnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2021. Utamanya di sektor budidaya. Padahal, sektor budidaya ini sebelumnya sudah dikoreksi di Komisi IV DPR.
Oleh karena itu, Riezky meminta KKP untuk mencermati kembali anggaran budidaya agar proporsional dan diarahkan untuk kesejahteraan nelayan.
Riezky juga menyinggung soal 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Sejak awal, dirinya meminta data seputar 11 WPP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun hingga kini data tersebut tidak kunjung diberikan. Ia menyebut program 11 WPP ini menjadi pekerjaan besar di KKP.
"Saya pernah pertanyakan status 11 WPP. Saya pernah minta data 11 WPP, tapi enggak dikasih-kasih. WPP ini harus dikelola dengan satu data yang kongkrit, supaya bisa menjadi landasan bapak (Menteri KKP) berpijak, karena hampir semua permasalahan di Indonesia ini masalah data," kata dia.
"Laut Arafuru itu pernah saya senggol, tapi illegal fishing pun masih berjalan disitu, udangnya diambil disitu langsung dibawa ke Jepang," sambung Riezky kaitannya dengan program peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perikanan tangkap di KKP melalui 11 WPP.
Selanjutnya, mengenai Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen (PDSPKP). Riezky mengingatkan Menteri Wahyu Trenggono untuk memberikan titik fokus pada penyelesaikan program-program mangkrak.
Disinggung bagaimana Komisi IV DPR dalam berbagai kunjungan spesifik ke sektor perikanan mendapati tempat yang kurang mendukung bagi peningkatan daya saing produk perikanan. Keberadan tempat produksi yang tidak bersih/higienis tersebut secara langsung berpengaruh pada pendapatan.
"Bagaimana mau higienis kalau lokasinya jorok," demikian Riezky yang politisi PDIP ini.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IV DPR Riezky Aprilia KKP Illegal Fishing Laut Arafuru PDIP
