Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni
Jakarta, Jurnas.com - Polda Metro Jaya akan meniadakan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan selama PPKM darurat. Sebagai gantinya, Polda Metro akan memberlakukan ganjil genap di 100 titik di ibu kota.
Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni menyampaikan beberapa pandangan. Di antaranya, pihak Dishub maupun Polda Metro harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi dengan pemberlakukan ganjil genap tersebut.
“Selama ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan laju penularan Covid-19, kami tentunya setuju. Yang penting polisi dan Dishub siap dengan berbagai resikonya. Misalnya kendaraan umum seperti kereta, MRT dan busway jadi penuh, dan bagaimana memastikan warga tetap menjaga jarak?,” ujar Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (11/8).
Menurut Sahroni, hal ini sangat perlu diantisipasi, mengingat pentingnya menjaga jarak demi mengurangi resiko penularan Covid-19 di transportasi umum.
“Saat penyekatan kemarin mungkin banyak yang pakai kendaraan pribadi, nah karena sekarang ganjil genap, kemungkinan besar akan banyak yang kembali menggunakan transportasi publik. Ini yang harus sangat diantisipasi,” sambungnya.
Terakhir, legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini juga mengingatkan agar pihak Polda Metro dan Dishub melakukan koordinasi yang menyeluruh dengan pihak penyedia jasa angkutan umum agar mobilitas warga tetap lancar, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
“Sejauh ini saya lihat sudah bagus ya, busway dan MRT misalnya sangat ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan. Nah tinggal bagaimana pencapaian ini berlanjut terus di masa ganjil genap. Teknisnya gimana ya diharapkan ada koordinasi yang baik dari suruh stake holder,” demikian Sahroni.
Komisi III DPR Ahmad Sahroni PPKM Darurat Penyekatan Jalan Ganjil Genap Transportasi Umum
