Ilustrasi rakyat Palestina (foto; middleeast)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Palestina dikabarkan menderita krisis keuangan yang mencekik yang membuat mereka tak bisa membayar gaji para pegawai negeri.
Dilansir Middleeast, Senin (09/08), Pejabat Palestina menghubungkan krisis keuangan baru dengan pemotongan pendapatan pajak Israel, penurunan bantuan asing dan kenaikan pinjaman dari bank lokal.
Pemerintah Palestina baru-baru ini memperkirakan total pengeluarannya untuk tahun 2021 mencapai $5,6 miliar, dibandingkan dengan pendapatan sekitar $4,6 miliar.
Bulan lalu, Israel memotong sekitar $35 juta dari pendapatan pajak Palestina yang menurut Tel Aviv digunakan PA untuk membayar gaji keluarga tahanan dan martir Palestina.
Meskipun Otoritas Palestina mengharapkan bantuan asing mencapai $210 juta pada semester pertama tahun ini, hanya menerima $30 juta.
Bantuan internasional kepada PA hampir sepenuhnya berhenti di tengah kritik menyusul kegagalannya menyelenggarakan pemilihan umum sejak 2006.
Otoritas Palestina Krisis Keuangan Pegawai Negeri
