Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (Foto: Reuters)
Manila, Jurnas.com - Presiden Rodrigo Duterte memulihkan pakta penting yang mengatur kehadiran pasukan Amerika Serikat (AS) di Filipina. Hal itu membalikkan keputusan yang telah menyebabkan meningkatnya kekhawatiran di Washington dan Manila.
Persetujuan Kunjungan Pasukan (Visiting Forces Agreement /VFA) memberikan aturan untuk rotasi ribuan tentara AS masuk dan keluar Filipina untuk latihan perang. Perjanjian menjadi semakin penting karena AS dan sekutunya bersaing dengan China yang semakin tegas.
Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzna mengatakan tidak yakin mengapa Duterte mengubah dirinya sendiri tetapi membuat keputusan setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin di Manila pada Kamis (29/7).
Keputusan Duterte tidak akan banyak berubah di lapangan karena pakta tersebut belum diakhiri tetapi memberikan stabilitas bagi kedua negara.
"Ini memberikan kepastian bagi kami ke depan, kami dapat melakukan perencanaan jangka panjang dan melakukan berbagai jenis latihan," kata Austin saat konferensi pers dengan mitranya dari Filipina, Jumat (30/7).
Filipina adalah sekutu perjanjian AS, dan beberapa perjanjian militer bergantung pada VFA.
Duterte bersumpah mengakhiri pakta tersebut setelah AS menolak visa untuk seorang senator Filipina yang merupakan sekutu presiden. Tapi dia telah berulang kali mendorong kembali tanggal kedaluwarsa, terakhir kali bulan lalu, mempertahankannya hingga akhir tahun.
Bagi Amerika Serikat, memiliki kemampuan untuk merotasi pasukan penting tidak hanya untuk pertahanan Filipina, tetapi secara strategis untuk melawan perilaku asertif China di wilayah tersebut.
"(Keputusan Duterte) membuka kemungkinan signifikan untuk memperkuat aliansi yang sebelumnya tertutup," kata Greg Poling, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Ada ketegangan lama antara Filipina dan China atas perairan yang disengketakan di Laut China Selatan.
AS bulan ini mengulangi peringatan kepada China bahwa serangan terhadap pasukan Filipina di Laut China Selatan akan memicu perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina tahun 1951. Namun, masih ada pertanyaan tentang ketidakpastian Duterte.
"Beberapa perayaan terlalu dini ... (VFA) akan terus berada di bawah ancaman selama Duterte tetap menjadi presiden," kata Aaron Connelly, dari Institut Internasional untuk Studi Strategis.
Pemilihan presiden Filipina ditetapkan untuk 2022 dan sementara Duterte dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri kembali, partainya telah mendorongnya untuk mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden. (Reuters)
KEYWORD :Rodrigo Duterte Filipina Ameirika Serikat
