Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Sosial, Tri Rismaharini (Risma), menyebutkan sejumlah strategi untuk mencegah korupsi dalam penyaluran bantuan sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satu yang diperbaiki Risma adalah kualitas data.
"Kemudian ada pertanyaan bagaimana menghindari supaya tidak terjadi ada case korupsi. Yang pertama kita lakukan adalah kami memperbaiki kualitas data kami, jadi kami memperbaiki kualitas data untuk supaya lebih akuntabel," ujar Risma dalam konferensi pers, Senin (26/7).
Dia mengatakan, pihaknya akan mensinkronkan seluruh data yang ada di Kementerian Sosial untuk kemudian dicocokan dengan data kependudukan.
"Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita menidurkan 21 juta data karena ada ganda," bebernya.
Kemudian, kata Risma, memperbaiki mekanisme. Risma mengatakan penyaluran bansos akan disalurkan langsung ke warga dalam bentuk uang.
"Kami mulai bulan Januari sampai sekarang kami menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank. Nah khusus untuk beras itu dilakukan bulog, bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat. Jadi tidak melalui kementerian sosial tapi bulog langsung mengirim ke keluarga penerima manfaat," ujar Risma.
Selain itu, Risma juga menggandeng sejumlah pihak untuk meluncurkan software terkait bansos. Risma berharap dengan adanya Aplikasi itu dapat membuat kemudahan warga dalam berbelanja.
"Mudah-mudahan nanti kita bisa launching tanggal 17 Agustus. Kita akan mungkin, teman-teman media menanyakan yang kasus kemarin kita bisa memperbaiki, kita siapin software kami dibantu oleh BI dan juga dalam pengawasan OJK dibantu dengan teman-teman muda yang bekerja di sektor fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja bukan di e-warung saja tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata Risma.
"Bagaimana kondisi di tempat lain? nanti kita akan sesuaikan karena kami mempunyai pula bagaimana bisa mengakomodir meskipun handphonenya nanti masih jadul sehingga nanti pilih nomor 1 dan sebagainya," sambung Risma.
Selain itu, kata Risma, fitur itu juga akan memudahkan pemerintah dalam membatasi penggunaan bansos yang tidak sesuai. Risma menegaskan bansos tak boleh digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.
"Ini juga bisa memberikan dampak kita akan cut sesuai dengan perintah bapak presiden tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada lagi belanja untuk minuman keras. Maka dengan fitur itu kita bisa membatasi tidak ada lagi belanja karena tidak bisa keluar uang bayarannya kalau itu digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok," tutur Risma.
Menteri Sosial Korupsi Bansos PPKM
