Universitas Indonesia (Foto: Detik)
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris mengatakan, perubahan statuta Universitas Indonesia (UI) oleh pemerintah hanya hanya sebatas persoalan politik. Dia menilai hal itu wajar.
"Kalau UI mau merubah sebuah statutanya, tapi UI masih dibawah pemerintah, di perjalanan berubah, ya biasa aja, cuma kan nanti perubahannya pasti terekam, kenapa itu berubah, saya juga engga tau kenapa itu berubah" kata Freddy Harris saat mengikuti diskusi bertema `Menimbang Revisi Statuta UI, Mengapa Harus Ada?` yang digelar secara virtual pada Minggu (24/7).
"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," imbuhnya.
Pemerintah Akan Tinjau Rencana IPO AMMAN Mineral
Freddy Harris menjelaskan, perubahan statuta UI pastinya melewati banyak proses. Salah satunya, proses pembahasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam proses pembahasan tersebut, Freddy meyakini ada kepentingan-kepentingan di dalamnya hingga akhirnya muncul sebuah perubahan statuta UI.
"Jadi bukan persoalan. Sebenarnya yang bikin malu orang luar yang kemudian ngomentarin UI itu. Jadi UI juga harus liat dong, ini urusan UI, kenapa jadi orang luar yang ngomentarin UI. Jadi kan kacau balau. Komentarnya juga pedes-pedes lagi kan. Keliatan UI engga kompak, pada akhirnya begitulah," bebernya.
Alumni Fakultas Hukum UI (FHUI) tersebut kembali menekankan bahwa perubahan statuta UI ada hal yang wajar. Sebab, banyak aturan yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan peraturan, kata Freddy, tergantung kepentingan.
"Jadi perubahan itu biasa aja, banyak peraturan yang berubah, UU apa, mau UU paten, UU Hak Cipta, kadang-kadabg berubah di DPR. Tergantung mengelola kepentingan," pungkasnya.
Once Pastikan Tidak Ada Aturan Pencipta Lagu Bisa Melarang Penyanyi Lain Menyanyikan Lagunya
Universitas Indonesia Rektor Ari Kuncoro Kemenkumham
