Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Foto: Detik Health)
Jakarta, Jurnas.com - Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) mendukung setiap langkah percepatan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi menjadi penting sebagai bagian untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.
ABJ juga memandang vaksinasi gotong royong individu atau dikenal juga dengan vaksinasi mandiri, sangat tepat dilakukan.
"Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah menyampaikan vaksinasi berbayar bersifat opsional. Tujuannya memperluas dan mempercepat sekaligus mendekatkan akses untuk pelayanan vaksinasi," kata Sekretaris Jenderal ABJ, Ilmar Ilyas dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).
Erick Thohir Lantik Sekretaris Kementerian BUMN
Ilmar menilai tidak ada alasan untuk menolak vaksin gotong royong individu, sepanjang pelaksanaan vaksinasi berbayar itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
"Sudah terang benderang disampaikan pemerintah bahwa vaksinasi gotong royong tidak wajib, dan tidak menghilangkan hak vaksinasi gratis bagi rakyat yang selama ini masih berjalan. ABJ dukung penuh setiap upaya percepatan vaksinasi agar kita mencapai herd immunity," tegas Ilmar.
Ia menyatakan para pihak yang menolak, tampaknya belum memahami secara komprehensif maksud dan tujuan vaksinasi mandiri. Tidak tertutup kemungkinan ada motif politik atas penolakan tersebut.
Karena itu, Ilmar mengajak seluruh lapisan masyarakat tidak berprasangka buruk, sehingga menimbulkan ekses negatif bagi upaya penanganan Covid-19.
Ilmar menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menekankan vaksinasi gotong royong oleh perusahaan juga gratis. Artinya pekerja sama sekali tidak dipungut biaya.
Menurut Ilmar, vaksinasi gotong royong harus dibedakan dengan vaksinasi mandiri. Perusahaan pun bisa saja membayar vaksinasi mandiri untuk pekerja. Hal ini yang belum dipahami segelintir kelompok yang menolak vaksinasi mandiri.
"Intinya, semakin banyak warga yang divaksinasi, maka akan segera terbentuk herd immunity. Relawan ABJ berharap kita tidak perlu ribut-ribut, gaduh-gaduh soal vaksinasi ini gratis atau berbayar. Karena yang terpenting kita divaksinasi. Hilangkan prasangka buruk," tegas Ilmar.
Ia menuturkan BUMN terlebih Kimia Farma mempunyai jaringan klinik dan tenaga kesehatan yang cukup signifikan di Indonesia. Sebagaimana diungkap Menteri BUMN, jaringan apotek Kimia Farma mencapai 1.300 unit, bahkan dilengkapi dokter dan tenaga kesehatan. Hal ini membuktikan vaksinasi mandiri sudah melalui kajian mendalam.
"Banyak juga mungkin mereka yang berkemampuan, mau vaksinasi terus bayar sendiri. Malah bagus untuk mempercepat herd immunity, semua ramai-ramai sadar pentingnya vaksinasi. Hentikan perdebatan yang tidak produktif soal vaksinasi ini. Habis energi bangsa," ungkapnya.
Sebagai contoh, proses PCR berbayar yang menjadi pilihan selama ini tetap dilakukan dan tidak pernah dipolemikkan meski biayanya mahal.
"Ada yang sanggup bayar kan enggak masalah. Ini sekarang begitu soal vaksinasi jadi ribut. Kan aneh. Kecuali vaksin gratis dihentikan, atau vaksin berbayar yang dijadikan prioritas oleh pemerintah," tandas Ilmar.
KEYWORD :Ilmar Ilyas Arus Bawah Jokowi ABJ vaksinasi mandiri Erick Thohir
