Sebuah kapal kargo yang hancur sandar di reruntuhan dekat silo yang hancur di pelabuhan Beirut setelah ledakan kimia besar-besaran pada 4 Agustus di lokasi tersebut yang menyebabkan kerusakan parah di sebagian besar wilayah ibu kota Lebanon. (File / AFP)
Paris, Jurnas.com - Uni Eropa mengatakan pada Senin (12/6) ingin menyetujui pada akhir Juli kerangka hukum untuk rezim sanksi yang menargetkan para pemimpin Lebanon, tetapi memperingatkan bahwa tindakan itu tidak akan segera dilaksanakan.
Dipimpin oleh Prancis, Uni Eropa berusaha untuk meningkatkan tekanan pada politisi Lebanon yang bertengkar setelah 11 bulan krisis yang telah membuat Lebanon menghadapi keruntuhan keuangan, hiperinflasi, pemadaman listrik, dan kekurangan bahan bakar dan makanan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk memaksa pemerintah yang stabil yang mampu melakukan reformasi penting untuk muncul dari hampir satu tahun kekacauan politik dan keruntuhan ekonomi menyusul ledakan yang menghancurkan pelabuhan Beirut.
"Saya dapat mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyelesaikan ini pada akhir bulan. Saya tidak berbicara tentang penerapan rezim, hanya pembangunan rezim sesuai dengan dasar hukum yang kuat," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell kepada wartawan. di Brussel.
Hampir setahun setelah ledakan 4 Agustus, yang menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan dan menghancurkan sebagian besar ibu kota, Lebanon masih dipimpin oleh pemerintah sementara.
Tekan Serbia, Uni Eropa: Pilih Kami atau Rusia
"Lebanon berada dalam mode penghancuran diri selama beberapa bulan," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian kepada wartawan di Brussels. "Sekarang ada situasi darurat besar bagi populasi yang dalam kesulitan."
Uni Eropa pertama-tama perlu membentuk rezim sanksi yang kemudian dapat membuat individu terkena larangan perjalanan dan pembekuan aset, meskipun mungkin juga memutuskan untuk tidak segera mendaftarkan siapa pun.
Le Drian mengatakan sekarang ada konsensus di antara 27 negara blok itu untuk sebuah rezim.
Kriteria sanksi Uni Eropa seperti larangan bepergian dan pembekuan aset bagi politisi Lebanon kemungkinan besar mencakup korupsi, menghalangi upaya membentuk pemerintahan, pelanggaran keuangan dan pelanggaran hak asasi manusia, menurut catatan diplomatik yang dilihat Reuters. (Reuters)
KEYWORD :Lebanon Uni Eropa
