Ilustrasi penutupan jalan di masa PPKM Darurat. (Foto: Dok. Detik.com)
Jakarta, Jurnas.com - Sejumlah jalan protokol ditutup oleh petugas kepolisian untuk melancarkan penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Penutupan jalan-jalan besar berguna untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
Kendati begitu, masyarakat banyak yang mengakali jalan lewat jalur-jalur alternatif dan tak mendapatkan pengawasan petugas Polisi.
Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, meminta petugas polisi dan satgas menutup juga jalur alternatif yang masih dilewati masyarakat.
"Sejumlah ruas jalan yang menjadi alternatif bagi masyarakat di luar jalur utama menjadi padat. Hal ini justru membuat kepadatan baru dan harus menjadi bahan kajian lalu lintas," kata Eva kepada wartawan, Senin (12/7).
Politikus NasDem ini meminta Polisi tak mengabaikan jalur alternatif. Jangan sampai, kata dia, luputnya jalur tersebut dari petugas malah membuat klaste penularan baru.
"Jangan sampai masyarakat yang terpaksa melewati jalur alternatif justru menjadi klaster penularan baru. Tentu saja ini harus menjadi kepedulian kita bersama," tegasnya.
Menurut Eva, penempatan petugas semestinya tak hanya berada di jalan yang ditutup, tetapi juga di sekitar jalan yang menjadi alternatif.
"Penempatan petugas harus mengedepankan aspek keselamatan bagi petugas itu sendiri. Saya minta kepada semua Polres dan Dishub untuk mengurai jika terjadi kerumunan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik saat penutupan jalan protokol," pungkasnya.
Seperti diketahui, penyekatan di jalur utama saat PPKM darurat tak terlalu efektif. Sejumlah penyekatan justru menjadi kerumunan. Di awal pemberlakuan PPKM justru penyekatan di Margonda Depok, Jawa Barat dijebol warga.
Demi menekan laju penularan Covid-19, PPKM juga kini diberlakukan di sejumlah kota di luar Jawa-Bali yang kasus penularannya dianggap signifikan.
KEYWORD :Warta DPR Komisi III DPR Eva Yuliana PPKM Darurat Jalur Alternatif Polisi
