Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi PKS
Jakarta, Jurnas.com - Paradigma dalam sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Indonesia perlu diubah agar mampu berkembang dari hulu hingga hilir.
Anggota Komisi VII Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan persoalan Iptek saat ini terkait paradigma dan struktur yang keliru, yakni masih bertumpu pada suplai.
"Semestinya menjadi paradigma itu terintegrasi antara iptek, produk teknologi, yang menyatu dalam inovasi," ujar Mulyanto dalam webinar Alinea Forum bertajuk "Harmonisasi Regulasi BRIN" Rabu (7/7/2021).
Bersama Mulyanto, webinar yang dipandu oleh Khudori itu menghadirkan Thomas Djamaluddin (Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN), Andi Novianto (Asisten Deputi III Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian), Fajri Nursyamsi (Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK).
Mulyanto menegaskan, piramida pengembangan inovasi litbang yang sangat didominasi pemerintah harus diubah total.
"Dominasi pemerintah harus kita geser menjadi aktor utamanya swasta. Karena namanya inovasi itu dipakai swsata. Jadi harus terintegrasi pada swasta karena aktor utamanya. Enterprise," tegasnya.
Sekarang di Indonesia lembaga riset itu 80 persen adalah pemerintah, sementara Swasta jauh di bawah 20 persen.
Demikian pula soal SDM yang 80 persen penelitinya adalah dari pemerintah. Juga dalam anggaran yang 80 persennya adalah pemerintah.
"Ini harus dibalik sehingga benar-benar didominasi swasta," lanjut Mulyanto.
Dengan perubahan paradigma ini, jelas. Mulyanto, pemerintah bisa menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, dinamisator. Menggerakkan sektor swasta melalui berbagai insentif kebijakan.
"Pemerintah bukan pelaku. Sekarang kan dengan BRIN mau diambil semua, dilebur semua, dan dilakukan sendiri. Tidak bisa begitu," Lanjutnya.
Jika model yang dibangun BRIN saat ini dijalankan, Mulyanto menilai sampai kapan pun Iptek Indonesia tak akan berkembang. Dari sisi suplai hanya bergerak dan berhenti pada sisi suplai, tak akan mampu berkembang lebih jauh.
"Padahal di dunia seperti Singapura, Jepang, Thailand, apalagi negara-negara Eropa, semua modelnya seperti itu. Pemerintah hanya di wilayah 20 persen, dan mampu menggerakkan swasta," tugas Mulyanto yang memiliki basic keahlian bidang Iptek Nuklir.
KEYWORD :BRIN Alinea Forum Iptek Mulyanto inovasi
