Ilustrasi petani kakao. (Foto: Dok. MalangTimes)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap komoditas kakao agar dapat kembali seperti masa kejayaannya di Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menjelaskan, saat ini Indonesia turun dari peringkat 3 menjadi peringkat 6 negara penghasil kakao terbanyak di dunia. Salah satu penyebabnya adalah turunnya angka produksi dan lahan yang semakin berkurang.
"Lima provinsi terbesar penghasil kakao di Indonesia ada di Sulawesi. Jadi kita berharap kalau di pulau Sumatera, ada karet dan sawitnya, di Sulawesi harusnya ada trademark-nya, yakni kakao. Jadi produk unggulan tiap daerah yang dikelola oleh masyarakatnya dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing daerah," tutur Akmal saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Rabu (23/6).
Legisator dapil Sulawesi Selatan II ini menegaskan, saat ini petani kakao rata-rata berasal dari kalangan masyarakat kecil. Mereka adalah pekebun-pekebun kecil.
“Jadi selayaknya, pemerintah dapat turun tangan dengan berbagai kekuasaannya dalam membantu masyarakat melalui kebijakan anggaran dan program,” kata Akmal.
Politisi PKS ini menyampaikan, dari penjelasan pemerintah yang merujuk pada data FAO, Indonesia berada di urutan ke 3 produksi kakao dunia, dan nilai produksi kakao berdasarkan angka tetap 2019 BPS-RI sebesar 734.796 ton.
Untuk itu, Akmal sangat berharap, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dapat merealisasi program untuk menunjang peningkatan produksi.
"Saya meminta agar ada realisasi kegiatan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk komoditas perkebunan khususnya juga pada komoditas seperti kegiatan peremajaan dan intensifikasi. Peningkatan produksi dapat di lakukan dengan bantuan berupa pupuk, sarana pemeliharaan maupun alat mesin pertanian. Bahkan pendampingan SDM untuk semakin meningkatkan kemampuan pengetahuan dan praktek sehingga petani-petani mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terbaru di bidang cocok tanam dan pemasaran juga sangat diharapkan," urai Akmal.
Politisi kelahiran Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini meyakinkan kepada pemerintah bahwa sektor pertanian menyumbang cukup besar bagi lapangan kerja bagi ekspor dan lain-lain.
Meski ia menyayangkan anggaran Kementerian Pertanian yang turun menjadi Rp14 triliun, tapi khusus untuk komoditas kakao masih ada harapan dengan ekspansi sektor pertanian baik melalui fokus kegiatan, melalui Anggaran Biaya Tambahan sehingga sektor pertanian terutama kakao di sulsel betul-betul bisa berjalan yang baik.
"Saya lebih setuju pemerintah melakukan fokus kegiatan yang nyata memberi dampak perbaikan di masyarakat sesuai kearifan lokal. Tidak seperti food estate yang banyak sekali simpang siur dan tidak jelas evaluasinya. Sawit, kakao, tebu, dan lain sebagainya produk perkebuanan maupun hortikultura seperti cabai, bawang dan berbagai sayur mayur serta buah lebih pas untuk masyarakat Indonesia yang sebetulnya riil di Masyarakat," tutup Andi Akmal Pasluddin.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IV DPR Petani Kakao Andi Akmal Pasluddin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu
