Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mengingatkan pemerintah soal penanganan Covid-19 yang belakangan sudah menembus angka dua juta kasus.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyebutkan, penanganan Covid-19 harus lebih ketat dan kejam, mengingat angka harian yang terus melonjak.
"Ini lebih dari sekadar angka maupun statistika. Tidak bisa ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat dan kejam. Kejam bermakna harus berani mengambil keputusan tegas dan tegas," tulis Mardani dalam akun twitternya @mardanialisera, Rabu, (23/6).
Politisi PKS ini menilai, pengendalian angka penularan Covid-19 sekarang ini masih jauh dari harapan. Diperlukan adanya evaluasi kebijakan dalam penanganan virus yang berasal dari Wuhan.
"Pemerintah perlu evaluasi, apa tetap bisa aktivitas ekonomi maupun kesehatan berjalan beriringan? Perlu kebijakan ekstrem, bisa lockdown secara nasional/mengunci wilayah per pulau secara berkala," cuitnya.
Mardani menilai, penanganan Pandemi saat ini masih berorientasi pada aspek ekonomi. Padahal seperti yang dinyatakan ekonom Faisal Basri, bahwa konsesus dunia menyatakan penanganan krisis kesehatan harus didahulukan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi.
"Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan. Dan jangan sampai Wabah ini menjadi bancakan APBN atas ketidakmampuan pemerintah di bidang ekonomi. Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya, ayo ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul," tulisnya.
Menurutnya, kebijakan penebalan PPKM Mikro yang diputuskan pemerintah untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, tidak ada perubahan yang berarti.
Kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak pada perubahan mobilitas masyarakat yang kian meningkat akhir-akhir ini. Disamping itu, pengawasan yang pemerintah lakukan pun masih amat longgar.
"Kasus baru Covid-19 telah melonjak pada empat momen libur panjang. Mestinya kita sudah bisa belajar dan berbenah untuk mengantisipasinya. Ke depan, pos komando baik di desa/kelurahan setempat mesti sigap mengawasi pelaksanaan karantina. Iringi dengan upaya preventif seperti testing dan penelusuran yang perlu kian digencarkan," demikian Mardani Ali Sera.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi II DPR Mardani Ali Sera PKS PPKM Mikro
