Nason Utty, Anggota DPR Papua
Jakarta, Jurnas.com - Perjuangan keras dilakukan para anggota DPR Provinsi Papua untuk memastikan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua benar-benar untuk kepentingan masyarakat asli Papua.
Para anggota DPR Provinsi Papua mendatangi sejumlah fraksi di DPR RI yang saat ini sedang membahas Revisi UU Otsus bersama Pemerintah.
Dalam paparannya, Papua/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">DPR Papua meminta kepada fraksi-fraksi di DPR RI benar-benar mengetahui aspirasi terdalam masyarakat Papua, dan bukan hanya berkutat pada dua pasal yang saat ini banyak diperbincangkan.
"Artinya revisi ini tidak boleh main-main, atau asal-asalan saja. Apalagi terkesan terburu-buru sehingga hanya fokus pada dua pasal itu saja," ujar <span;>Anggota Papua/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">DPR Papua Nason Utty kepada wartawan usai menyambangi Fraksi Golkar di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2021).
Nason menegaskan, persoalan di Papua harus dijawab secara serius oleh pemerintah dengan memakai mata hati dan batinnya.
"Sebab hanya dengan hati dan batin, maka pemerintah dapat menangkap aspirasi terdalam masyarakat Papua melalui revisi UU Otsus ini," kata Nason.
Dijelaskan Nason, pihaknya membawa aspirasi masyarakat Papua agar diakomodir dalam revisi UU Otsus yang sedang dibahas.
Aspirasi tersebut, kata dia menyangkut banyak hal terkait situasi nyata masyarakat Papua baik secara politik, sosial, ekonomi dan budaya.
"Artinya kami menyadari betul bahwa situasi dulu ketika Otsus ini mulai bergulir tentu beda dengan kondisi Papua hari ini," tegasnya.
Bagi Nason, apa yang dilakukan di Jakarta dalam revisi UU Otsus saat ini tidak boleh asal jadi revisi, tergesa-gesa, dan tidak mendengar suara rakyat Papua.
"Revisi UU Otsus harus menyeluruh, tidak boleh parsial sehingga masalah Papua kita bisa jawab dengan baik dan utuh," jelasnya.
Bukan hanya itu, Nason atas nama DPR Provinsi Papua mendesak agar pemerintah dan DPR RI tidak terkesan jalan sendiri, tanpa melibatkan secra langsung masyarakat Papua melalui lembaga resmi yaitu MRP dan DPRP.
"Bagaimana pemerintah dan DPR mengetahui aspirasi orang Papua jika MRP dan DPRP nya tidak dilibatkan secara aktif? Ini revisi mau apa? Kok pemerintah dan DPR ini terkesan mau jalan sendiri dan terburu-buru? Kan aneh," tegasnya.
Maka itu Papua/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">DPR Papua mendatangi tiap-tiap fraksi di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua.
"Kami sudah bertemu dengan Fraksi Demokrat, Nasdem, PPP, PAN, PKB, Golkar dan Gerindra. Sisa PDIP dan PKS sedang diatur jadwalnya. Ini penting kami sampaikan agar pemerintah dan DPR tidak salah jalan," pungkas Nason.
KEYWORD :DPR Papua DPR RI UU Otsus Papua Nason Utty
