Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres. (Foto: AFP)
New York, Jurnas.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilihan November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi.
Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi dengan dukungan 119 negara sekitar empat bulan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta.
Belarus meminta agar teks tersebut divoting dan merupakan satu-satunya negara yang menentangnya, sementara 36 abstain, termasuk China dan Rusia. Sisanya 37 anggota Majelis Umum tidak memilih.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres sebelumnya pada Jumat mendorong Majelis Umum untuk bertindak, mengatakan kepada wartawan: "Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak dapat diterima."
Militer mengutip penolakan pemerintah untuk mengatasi apa yang dikatakannya sebagai penipuan dalam pemilihan November sebagai alasan kudeta. Pengamat internasional mengatakan pemungutan suara itu adil.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Rancangan awal resolusi PBB termasuk bahasa yang lebih keras yang menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar. Menurut sebuah proposal yang dilihat oleh Reuters bulan lalu, sembilan negara Asia Tenggara ingin bahasa itu dihapus.
Teks kompromi menyerukan semua negara anggota untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.
Resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi membawa bobot politik. Berbeda dengan Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum.
Pasukan junta telah membunuh lebih dari 860 orang sejak kudeta 1 Februari, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Junta mengatakan jumlahnya jauh lebih rendah.
Resolusi PBB menyerukan militer Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan mengakhiri pembatasan di internet dan media sosial.
Majelis Umum juga meminta Myanmar untuk segera menerapkan konsensus lima poin yang dibuat junta dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada April untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.
Negara-negara ASEAN Brunei, Kamboja, Laos dan Thailand abstain dalam pemungutan suara Majelis Umum, sementara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Vietnam memberikan suara mendukung.
Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih di negara itu, juga memilih ya. (Reuters)
KEYWORD :Aung San Suu Kyi Militer Myanmar PBB Antonio Guterres
