Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid
Jakarta, Jurnas.com - Pasca pengesahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia mengadakan kegiatan Peluncuran Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE Tahun 2020-2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (17/06).
Dalam agenda tersebut, BNPT juga melibatkan partisipasi Wahid Foundation. Pasalnya, selama ini kontribusi Wahid Foundation bersama jaringan organisasi masyarakat sipil atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) telah dimulai sejak awal inisiasi RAN PE oleh BNPT. Selain itu, Wahid Foundation bersama OMS lainnya juag turut serta memberikan masukan untuk mendorong whole of government and whole of society approach atas RAN PE.
Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan bahwa sepanjang 2020-2021, hingga disahkannya RAN PE menjadi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE 2020-2024, Wahid Foundation terus terlibat dalam sosialisasi RAN PE ke publik.
Ketua MPR Dorong Peraturan Pemerintah Tentang Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Non-Organik TNI/Polri
“Wahid Foundation terus terlibat dalam sejumlah pertemuan lanjutan antara BNPT dan masyarakat sipil guna mensosialisasikan RAN PE ke masyarakat melalui berbagai diskusi dan seminar. Wahid Foundation juga mendukung penyusunan sejumlah dokumen strategis untuk mendampingi kementerian dan lembaga melaksanakan RAN PE di daerah,” kata Yenny dalam pemaparannya melalui zoom meeting.
Yenny menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, OMS, termasuk Wahid Foundation, memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan ekstremisme kekerasan (violent extremism) di Indonesia.
“Selain dari promosi perdamaian, konter-narasi, hingga pendampingan kelompok mantan dan keluarga pelaku terorisme, peran masyarakat sipil dalam usaha pencegahan ekstremisme mencakup 4 hal: 1) riset sebagai dasar penyusunan kebijakan, 2) pilot program sebagai model intervensi, 3) penjangkauan publik melalui media dan forum komunitas, 4) konsolidasi berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sedang dan terus akan diupayakan Wahid Foundation dalam mengawal lahirnya RAN PE serta implementasinya ke depan,” ujar Yenny.
Di sisi lain, untuk memperkuat dukungan di jaringan akar rumput, sejak 2017, Wahid Foundation bersama-sama dengan UN Women telah menginisiasi Desa Damai di berbagai wilayah di Indonesia. Hadirnya Desa Damai ini dapat menjadi contoh baik bagaimana aparat pemerintah dari struktur paling kecil, bersama-sama dengan masyarakat mendorong promosi perdamaian dan mencegah ekstremisme kekerasan.
Selain itu, di tingkat global, OMS Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum pertukaran pengetahuan yang dilakukan sejumlah lembaga internasional. Di Asia Tenggara, kiprah OMS Indonesia bahkan dinilai menjadi contoh terbaik di Asia Tenggara bagaimana kolaborasi OMS bersama Pemerintah dalam usaha-usaha pencegahan ekstremisme kekerasan.
“Melalui advokasi RAN PE, OMS dapat memasukkan prinsip-prinsip pencegahan seperti jaminan hak asasi manusia, area-area strategis yang harus disasar, termasuk mendorong efektivitas implementasi. Selain itu, OMS juga berhasil meyakinkan pemerintah untuk memastikan prinsip-prinsip pelaksanaan, termasuk mempengaruhi rumusan kegiatan Kementerian/ Lembaga yang selama ini dinilai belum berjalan sinergis dan kurang akuntabel, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi di lapangan,” kata Yenny.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa meski potensi radikalisme telah mengalami penurunan signifikan, akan tetapi semua pihak harus tetap waspada dan berusaha untuk mencegah dan menanggulangi ancaman nyata tersebut.
“Kita harus selalu waspada dan berusaha mencegah dan menanggulangi sikap-sikap intoleran, radikalisme, dan ekstremisme ini, meski potensi radikalisme kini sudah mengalami penurunan yang signifikan,” ucap Ma’ruf Amin dalam pidatonya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT RI Boy Rafli Amar menyampaikan apresiasinya kepada kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil atas pencapaian terbitnya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN PE.
“Keberhasilan disahkannya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentu bukan hanya pencapaian dari BNPT, namun demikian tentunya atas dasar kerjasama sinergi kolaboratif antar kementerian/lembaga termasuk dalam hal ini bimbingan Bapak Menkopolhukam, serta berbagai organisasi masyarakat sipil sejak tahun 2017, yang telah mulai dibahas untuk membidani lahirnya Perpres tersebut. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada kementerian/lembaga dan organisasi masyarakat sipil,” ujar Boy dalam sambutannya
KEYWORD :Wahid Foundation RAN PE Lembaga BNPT
