Ketua Panja Mafia Tanah, Junimart Girsang
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Panja Pemberantasan Mafia Tanah Komisi II DPR Junimart Girsang akan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara (Sumut). Rencananya, kunjungan kerja itu untuk merespons sejumlah persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh rencana kunjungan Panja ini untuk merespons persoalan tanah terkait keberadaan perusahaan yang ada di Kabupaten Dairi, seperti PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan PT Gunung Raya Timber Industri (Gruti) di Kecamatan Sumbul dan Parbuluan Kabupaten Dairi.
Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Gema SiCike-Cike Tampak Kudadiri dan Pimpinan lintas Organisasi Masyarakat (Ormas), berharap agar langkah kunjungan yang dilakukan oleh Tim Panja Pemberatasan Mafia Tanah Komisi II DPR RI, tidak tebang pilih dan mengedepankan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Menurut Tampak Kudadiri, seluruh proses kunjungan harus melihat kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan utuh, bukan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, apalagi untuk kepentingan ambisi politik. Karena persoalan mafia pertanahan adalah wilayah yang sangat sensitive dan rawan ditunggangi kepentingan politik yang tidak memikirkan dampaknya di tengah masyarakat.
“Persoalan pertanahan yang banyak memicu Claim kepemilikan adalah persoalan yang sangat sensitif yang dapat memicu konflik horizontal, Apalagi jika ditarik untuk meraih simpati politik salah satu pihak yang memiliki keinginan untuk maju sebagai Calon Bupati Dairi tahun 2023,” kata Tampak, melalui rilisnya, Rabu (16/6).
"Belum saatnya meletakkan ambisi politik dalam situasi pandemi seperti ini, apalagi merongrong kinerja pemerintah daerah dengan segala cara, dimasa sulit ini,” tegasnya.
Ia juga berharap kepada para wakil rakyat yang ada di pusat seharusnya berlomba memberi manfaat kepada masyarakat daerah pemilihannya bukan malah sebaliknya dengan mencari–cari persoalan untuk menimbulkan polemik dan perpecahan di tengah masyarakat yang selama ini harmonis.
Apalagi jika persoalan Pertanahan Perusahaan PT. DPM dan PT. Gruti, jelas-jelas memperoleh ijin konsesi, Amdal dan Hak Guna dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, kemudian dikait-kaitkan dengan Pemerintahan Kabupaten Dairi saat ini.
“Ini ibarat jauh panggang dari api, kenapa Panja Komisi II DPR RI tidak bertanya kepada Kementerian yang terkait dan yang mengeluarkan izin terlebih dahulu? dan berikan keterangan pada masyarakat secara jelas dan tanpa kebohongan apa jawaban dari Kementerian,” katanya.
Apalagi, lanjut Tampak, keberadaan PT.Gruti sudah ada jauh sebelum di Pemerintahan Kabupaten Dairi saat ini. Begitu juga PT.DPM yang akan beroperasi di Dairi. Menurutnya, masyarakat menginginkan manfaat atas beroperasinya perusahaan ini untuk mendukung pembangunan di kabupaten Dairi.
"Kami selaku pemangku hak Ulayat di Kabupaten Dairi merasa sedikit resah sebab dari dulu kampung kami ini sangat aman dan nyaman penuh dengan rasa toleransi dan kekeluargaan, Kami berharap kedatangan para wakil rakyat dari Komisi II hadir dengan membawa program yang pro rakyat bukan kepentingan salah satu dewan yang memiliki muatan politis tertentu,” tutupnya.
KEYWORD :Panja Mafia Tanah Junimart Girsang Dairi Prima Mineral
