Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang. (Foto: Dok. Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa terintegrasi dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegaskan, selama ini selalu terjadi perdebatan data kependudukan di kedua lembaga itu. Sehingga sering kali disalah gunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada oleh pihak tertentu, bahkan tak jarang ditemui data orang yang telah meninggal dunia digunakan ikut memilih.
"Tentang Disdukcapil bagaimana caranya mengintegrasikan data kependudukan milik Disdukcapil itu sendiri dengan data dari BPS. Karena ada data orangnya sudah meninggal tetapi tetap ikut memilih," ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Rabu (9/6).
Junimart menegaskan, dengan penambahan anggaran belanja Kemendagri tahun 2022, sebesar Rp 1,9 triliun yang diperuntukkan bagi persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Permasalahan terkait data kependudukan, seharusnya menjadi program kerja prioritas di Kemendagri.
"Sementara dari program kerja di 2022 ini tidak ada dicantumkan terkait program kerja validasi data kependudukan di Disdukcapil dengan BPS," lanjutnya.
Karenanya Politisi PDIP ini mengingatkan agar Mendagri Tito Karnavian dan jajarannya segera memasukan program validasi data kependudukan Disdukcapil dan data kependudukan dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) serta data DP4 ke dalam program rencana kerja tahun 2022 mendatang.
"Ini paling penting Pak, karena tambahan anggaran untuk Kemendagri ini sebanyak Rp 1,9 triliun itu, untuk pemilu dan pilkada," tegasnya.
Warta DPR Komisi II DPR Junimart Girsang Kemendagri Data Kependudukan Tito Karnavian Disdukcap
