Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Prof Zainuddin Maliki
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan menilai pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi terlalu prematur dan tidak clear.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Zainuddin Maliki mengatakan, seharusnya pemerintah masih bisa memastikan mendapatkan kuota jamaah haji, mengingat sejatinya pemerintah Arab Saudi membuka bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji tahun ini.
“Oleh karena itu pembatalan haji yang diumumkan pemerintah terlalu prematur dan tidak clear," kata dia kepada wartawan, Senin (7/6).
Keputusan pembatalan keberangkatan jamaah Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.
Zainuddin merasa, keputusan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Khususnya kepada penyelenggara ibadah haji dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya," kata dia.
Selain itu, Zainuddin mengatakan ada yang mengira di masa Covid-19 pemerintah Arab Saudi masih menutup Masjidil Haram.
Namun sebagaimana diketahui, melalui surat Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang dilansir sejumlah kantor berita belakangan ini, dinyatakan pemerintah Arab Saudi mengizinkan 60.000 jemaah melaksanakan haji tahun ini. Dinyatakan pula bahwa 45.000 di antaranya dizinkan berasal dari luar negeri.
"Oleh karena terlalu prematur dan menimbulkan kontroversi, disarankan agar pemerintah bersikap transparan dan kembali membuka komunikasi yang lebih serius dengan pemerintah Arab Saudi guna mendapatkan kuota," tegas anggota DPR asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.
"Langkah serius diperlukan bukan hanya untuk menghapus spekulasi tetapi lebih penting dari itu semua agar jamaah haji kita yang sudah antri puluhan tahun bisa berangkat sesuai kuota yang diperoleh tahun ini," pungkasnya.
KEYWORD :Warta DPR Haji Arab Saudi covid-19 Zainuddin Maliki PAN
