Lesperssi: Investasi Pertahanan Mendesak Diwujudkan

Jakarta, Jurnas.com - Pasca-gugurnya 53 prajurit dalam tragedi KRI Nanggala-402 yang menyisakan duka nasional, upaya pemerintah memodernisasi alutsista TNI yang sudah tua dan usang disorot sebagai bagian dari pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merujuk pada renstra.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra, mengatakan saat ini TNI memiliki kesiapan tempur yang tidak memadai, dengan jumlah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dan amunisi yang terbatas.

"Sebagian alpalhankam pun sudah tua dan tidak beroperasi optimal. Adapun bekal pokok TNI tidak cukup untuk bertempur dalam waktu lama," ujar Rizal dalam analisa yang diterima jurnas.com, Kamis (3/6/2021).

Rizal menilai perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap persoalan ini patut diacungi jempol. Rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista yang sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan akan membuat Indonesia memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

Menurut Rizal, ada dua alasan kenapa diperlukan kepastian investasi pertahanan 2020-2044 melalui rencana induk pertahanan negara 25 tahun ke depan.

Pertama, menjamin konsistensi pemenuhan alpalhankam TNI. Kedua, meningkatkan kesiapan alpalhankam TNI secara siginifikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dalam mewujudkan kepasian investasi 25 tahun ini, Rizal sepakat dengan yang saat ini tengah direncanakan oleh pemerintah yaitu sistem pengadaan yang digeser ke depan, yang dilakukan pada 2021-2024.

"Menurut saya, hal ini ideal. Analoginya adalah seperti sebuah perusahaan yang memiliki sebidang tanah dengan isi tambak, kebun, dan sawah, yang berinvestasi untuk membangun pagar dan membeli alat untuk menjaga lahannya sekaligus agar tidak diklaim orang, lalu perusahaan itu membayar investasinya dengan mencicil dari anggaran yang dia punya," papar Rizal.

Menurutnya, investasi yang dilakukan secara langsung di 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga lebih terjangkau.

Karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, lanjutnya, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa bekerja sama atau compatible dengan satu lainnya.

Strategi investasi alpalhankam 25 tahun

Berdasarkan informasi, Rizal menyebut Pemerintah sedang menyusun beberapa strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan.

Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap PDB 0,8 persen yang konsisten selama 25 tahun ke depan.

Kedua, jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 sebesar USD125 miliar.

Ketiga, mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.

Meskipun angkanya terdengar fantastis, Rizal beranggapan USD125 miliar untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil, bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun, yang besarnya bisa mencapai lebih dari Rp375 ribu triliun, yaitu hanya 0,5 persen.

"Pemerintah patut dipuji atas formula ini karena menjawab permasalahan yang ada," kata Rizal.

Selama ini, jelasnya, belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir. Pada 2013 mencapai 0,9 persen dari PDB dan kini 0,78 persen dari PDB.

"Artinya, dalam masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif," lanjutnya.

Rizal berpendapat bila rancangan Perpres diteken presiden, lantas akan ada titik temu yang pas antara pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, atau menjaga kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara.

Ada beberapa hasil yang dapat harapkan dari investasi pertahanan Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo untuk 25 tahun.

Pertama, diharapkan investasi ini bisa mendorong pemenuhan kebutuhan alpalhankam TNI yang dapat dilaksanakan secara lebih cepat, terarah, sinergis, dan menguntungkan.

Kedua, menyelesaikan beberapa persoalan di sektor pertahanan yang menonjol.

Ketiga, memudahkan pembangunan suatu sistem alpalhankam TNI sehinggga akan menjadi solusi bagi masalah interoperabilitas.

Keempat, berkontribusi terhdap industri pertahanan dalam negeri. Kelima, menyerap banyak lapangan kerja baru dan menggerakan ekonomi nasional.

Tepis Pandangan Miring

Terkait pandangan miring, bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan karena tidak ada perang, Rizal mengatakan bahwa pandangan itu harus diluruskan. Sebab faktanya, Indonesia saat ini pun diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter.

"Kami membagi jenis ancaman yang ada saat ini menjadi tiga, yaitu ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida," katanya.

Ia pun memaparkan, ancaman aktual militer yang ada saat ini di antaranya: "spill over" potensi konflik di Laut China Selatan dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, terorisme dan radikalisme.

Adapun ancaman aktual nonmiliter saat ini di antaranya: ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, perompakan dan pencurian kekayaan alam.

Selain ancaman aktual, Indonesia juga memiliki ancaman potensial, di antaranya: perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) dan ancaman senjata nuklir. Sementara ancaman nonmiliternya adalah krisis ekonomi dan imigran asing.

"Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit," ungkap Rizal.

Prioritas Kemhan

Rizal juga membuka data, setidaknya ada beberapa prioritas investasi pertahanan Menhan Prabowo, yaitu pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Kemudian dalam merencanakan pertahanan negara ini, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Menhan Prabowo, yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), ambiguitas (ambiguity).

Rizal selaku Direktur Eksekutif Lesperssi mengaku telah menghimpun rencana strategis pertahanan Menhan Prabowo. Di antaranya: TNI yang profesional dan militan baik secara teknis, teknologis dan organisatoris, alpalhankam yang efektif dan muktahir, industri pertahanan yang bisa mendukung dan bisa melaksanakan perbaikan, pemeliharaan dan perawatan alpalhankam.

"Kemudian kelompok ilmuwan/saintek/teknologi yang dapat mendukung keperluan manufaktur secara mandiri komponen-komponen pertahanan yang canggih, dan kemampuan bangsa dalam memasok pangan untuk rakyat dan tentaranya, terutama karbohidrat dan protein," tuntas Rizal.