Bupati Alor, Amon Jobo
Jakarta, Jurnas.com - Umpatan dan caci maki yang dilontarkan Bupati Alor, Amon Jobo terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Kab Alor berbuntut panjang.
Akibat video yang viral di media sosial itu, DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor.
Pencabutan ini dilakukan melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Adapun DPP PDI Perjuangan pada Nopember 2017 mengeluarkan Rekomendasi dukungan kepada Amon Jobo untuk berkontestasi pada Pilkada Alor 2018.
Melalui Surat Pencabutan Dukungan ini, DPP juga menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor.
PDI Perjuangan dan 7 Kemenangan Jokowi
Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil NTT 1 (Flores, Lembata, dan Alor), Andreas Hugo Pareira mengatakan, kelakuan bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor sangat tidak pantas dilakukan.
"Apalagi dengan kata-kata makian yang sangat "jorok" disertai ancaman. Ini merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat bupati," ujar Andreas dalam keterangan tertulis diterima jurnas.com, Rabu (2/6/2021).
Andreas menilai, pola perilaku tidak pantas seprti ini merupakan kejadian berulang, karena Amon Jabo juga pernah melakukan hal serupa terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.
"Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," tandas Andreas Hugo Pareira.
KEYWORD :Bupati Alor Amon Jobo Tri Rismaharini PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira
