Yorrys Raweyai (tengah) bersama Arnod Sihite dan para pengurus KSPSI
Jakarta, Jurnas.com - Pimpinan DPD RI Yorrys Raweyai dianggap layak dan mampu untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) untuk periode 2021-2026.
"Aspirasi mayoritas kader sekaligus pemilik hak suara dari seluruh Indonesia meminta kesediaan Pak Yorrys, agar mau kembali memimpin KSPSI lima tahun kedepan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI – KSPSI) Arnod Sihite di Jakarta, Senin (31/5/2021).
KSPSI akan menggelar Kongres pada Agustus 2021, dengan agenda utama memilih ketua umum, sekaligus membahas rencana kerja dan program organisasi.
Arnod menjelaskan, KSPSI membutuhkan kepemimpinan yang kuat seperti sosok Yorrys. Lagipula selama ini KSPSI di bawah kepemimpinan Yorrys periode 2014-2019 sudah banyak membuat terobosan serta memberi kontribusi positif bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia.
Bukan hanya itu, Arnod menilai selama kepemimpinan Yorrys, terjadi banyak dinamika di kalangan buruh, terutama terkait UU Cipta Kerja yang banyak menjadi perhatian masyarakat.
"Tapi dalam dinamika yang keras itu, beliau menghargai semua pendapat, sangat demokratis dan akhirnya ditemukan jalan moderat yang mampu menjembatani kepentingan buruh di satu pihak, dan juga pengusaha serta pemerintah di pihak lain. Dan semua bisa berjalan dengan baik," lanjutnya.
Arnod yang juga anggota Tripartit Nasional menilai Yorrys sudah banyak memberi kontribusi nyata pada perjuangan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. Termasuk kerja-kerja selama ini yang membangun kemitraan positif dengan pemerintah, sehingga buruh benar-benar dilibatkan dalam gerak pembangunan bangsa, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Bahwa banyak yang selama ini menilai seakan-akan beliau sangat pro pemerintah terutama dalam pembahasan UU Cipta Kerja, itu ada positifnya juga karena akhirnya kita punya perwakilan yang bisa memperjuangkan kepentingan buruh," lanjut Arnod.
"Terbukti nilai pesangon waktu itu hitungannya hannya 1,5 kali tim tetap mempertahankan 2 kali, dan setelah perdebatan panjang akhirnya menjadi 1,75 kali yang kalau kita enggak masuk dalam tim pembahasan bisa berkurang nilainya," papar Arnod.
Ia menuturkan UU Cipta Kerja merupakan terobosan dan cara menangkap peluang investasi dari luar negeri. Salah satunya lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.
Di samping itu, Arnod menilai masyarakat perlu melihat efektivitas penerapan UU Cipta Lapangan Kerja No 11 tahun 2020.
"Sebagai contoh pemberian manfaat UMKM dalam perizinan dengan mudah dan pasti melalui OSS (online single submission). Begitu juga pendirian koperasi cukup hanya 9 orang pendiri sudah bisa dengan kemudahan dalam pemanfaatan teknologi," katanya.
Demikian halnya pengaturan pesangon dan perlindungan pegawai yang kena PHK, akan ada jaminan kehilangan pekerjaan dengan manfaat berupa bantuan tunai, pelatihan, serta akses ke pasar tenaga kerja.
"Dengan demikian teman-teman yang kena PHK bisa mendapatkan pekerjaan baru atau membuka usaha," beber Wasekjen DPP KSPSI ini.
Selain itu dengan adanya UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 dan peraturan turunannya, diharapkan pemerintah mampu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai regulasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Arnod mengakuoptimis ekonomi Indonesia bangkit dengan hadirnya investasi dan terbuka lapangan pekerjaan yang luas.
Dengan berbagai pertimbangan itu, Arnod menilai kepemimpinan Yorrys sebagai Ketua Umum KSPSI sangat layak untuk dilanjutkan.
"Jika yang baik sudah banyak dilakukan, dan kesempatan juga bagi buruh untuk makin memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, lantas kenapa kita tidak mendukung agar kepemimpinan Pak Yorrys dilanjutkan saja? Ini opsi terbaik yang saat ini ada," pungkas Arnod Sihite.
KEYWORD :Arnod Sihite Yorrys Raweyai Kongres KSPSI
