Ketua PPUU DPD RI, Badikenita Br Sitepu. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta pemerintah pusat tegas soal aturan larangan mudik.
Ketua Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI, Badikenita Br Sitepu mengatakan, aturan pemerintah soal larangan mudik ini juga harus diikuti oleh pemerintah daerah.
“Kalau terkait dengan larangan mudik ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. Pemerintah setelah mengeluarkan larangan, inikan harus diikuti oleh provinsi, kabupaten kota,” kata dia dalam diskusi bertema Peran Daerah Antisipasi Larangan Mudik Lebaran 2021 di Media Center MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (28/4).
Selain koordinasi, menurut Badikenita, diperlukan juga sikap bijak dalam menghadapi situasi mudik di tengah pandemi covid-19 ini.
“Karena apa, kita bisa lihatlah apa yang terjadi di India. India karena upacara keagamaan, itu beramai-ramai ke sungai Gangga, lalu akhirnya ribuan orang setiap hari meninggal dan 200 ribu per-hari yang penambahan covid dan kita juga dengan nanti evoria karena ini kan sudah berbudaya, setahun sekali kita mudik, masa kita nggak bisa begini,” sambung dia.
Di sisi lain, Badikenita meminta pemerintah daerah untuk ikut membuat aturan turunan soal larangan mudik tahun 2021 ini.
“Hal-hal itu penting dibuat melalui Pergub, Perbup dan Perwali. Ini kan terkait dengan covid, harus langsung turunan dari peraturan pemerintah untuk larangan mudik itu harus dibuat langsung dan harus bisa diikuti,” jelasnya.
Terakhir, Badikenita mengimbau agar masyarakat bisa menumbuhkan kesadaran bersama dalam menghadapi libur mudik di tengah pandemi ini.
“Jangan merasa mungkin di daerah kami zero, kalau daerah lain masuk kemudian menjadi cluster baru covid di situ. Nah, ini kan akhirnya akan mengakibatkan, mungkin ada kematian atau ada hal-hal lain yang tidak siap. Jangan sampai kita juga nanti kekurangan oksigen, seperti di India hanya bertahan beberapa jam,” tandasnya.
KEYWORD :Warta DPD PPUU DPD Badikenita Br Sitepu Larangan Mudik Pemerintah Daerah
