Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Bukan tanpa alasan, menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Prabowo memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan,” tegas Arjuna dalam keterangannya, Senin (26/4).
Arjuna menyampaikan Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Namun Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar.
TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran,” tambah Arjuna.
Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target.
Masalahnya kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. Artinya, dibawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh dibawah standar ideal.
Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.
“Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar,” papar Arjuna.
Dia juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.
“PT PAL mendapat PMN sebesar Rp 1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden. Untuk kebaikan bersama, terutama untuk performa pertahanan kita dan itu kaitannya dengan wibawa bangsa Indonesia di mata dunia,” demikian Arjuna.
KEYWORD :GMNI KRI Nanggala 402 Menhan Prabowo Subianto
