Ketua Banggar DPR, Said Abdullah
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengemukakan, PT PLN yang memiliki program subsidi dan kompensasi untuk rakyat miskin, sebetulnya masih bisa menghemat pos anggaran tersebut hingga triliunan rupiah. Terutama jika ditelusuri lagi, subsidi listrik itu masih banyak yang tidak tepat sasaran.
Hal ini dikemukakan Said saat memimpin rapat dengan jajaran PLN, Rabu (7/4). PLN diimbau lebih cermat menyalurkan subsidi listrik untuk rakyat miskin dan rentan miskin, karena banyak pelanggan yang tidak berhak menerima, nyatanya menerima subsidi. "Ada 11 juta lebih yang tidak berhak menerima subsidi listrik. Kalau itu diperbaiki lagi, kita bisa menghemat Rp20 triliun dari sisi APBN," kata Said.
Tidak hanya dana subsidi yang dipersoalkan Banggar, dana kompensasi pun turut dipertanyakan. Bila lebih selektif memilih pelanggan listrik, dana kompensasi itu bisa dihemat lagi hingga Rp 27 triliun. Semua dana tersebut bisa disalurkan ke pos anggaran yang lebih produktif. Dana subsidi, misalnya, itu diperuntukkan bagi pelanggan 450 WA dan 900 WA. “Nyatanya masih banyak di luar kelompok itu yang menerima subsidi,” kata Said.
“Tugas fiskal itu adalah memberdayakan kelompok miskin, pengangguran, dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat," papar politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara untuk dana kompensasi bagi para pelanggan terdampak pemadaman, ternyata para pejabat termasuk anggota DPR ikut menikmati. Program kompensasi itu, seru Said, sebaiknya hanya untuk penerima subsidi.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
“Celakanya untuk kompensasi itu, Anggota DPR RI juga menikmati, sehingga kompensasi itu berlaku untuk semua pelanggan PLN. Seharusnya kompensasi itu untuk penerima subsidi saja. Kalau kami ikut nimbrung jadi orang miskin, celaka tiga kali. Secara tidak langsung Anggota DPR menerima. Kami tidak layak mendapatkan itu," sebut Said.
Warta DPR Banggar DPR Said Abdullah Dana Subsidi
